Usulan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu terkait pembentukan
lembaga intelejen pertahanan yang berada langsung di bawah Kementerian
Pertahanan tidak disetujui oleh Wakil Presiden, Jusuf Kalla. Kalla
mengatakan bahwa dalam kondisi pelemahan perekonomian, negara tidak
membutuhkan banyak lembaga.
“Belum dibicarakan (pembentukan lembaga intelijen di bawah Kemhan),
tetapi saya yakin itu kita tidak akan butuh banyak lembaga pada dewasa
ini,” kata Kalla di kantor Wapres, Jakarta, Selasa (14/06).
Wakil Presiden menjelaskan bahwa adanya lembaga dengan fungsi yang
sama, cenderung menimbulkan tumpang tindih kewenangan karena keberadaan
Badan Intelijen Negara (BIN) ataupun Badan Intelijen Strategis (BAIS)
yang dimiliki oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI).
“Tentu harus dipahami bahwa kita juga intelijensi itu harus ada
koordinasinya. Kalau tidak, nanti salah karena ada BIN. Nanti kita
lihatlah. Di samping itu, setiap organisasi kan harus disetujui oleh
pemerintah,” ujar Kalla.
Sebelumnya, Ryamizard meminta dibentuk satu lembaga intelijen
pertahanan yang berada langsung di bawah kementeriannya. Alasannya,
kementerian yang dipimpinnya kerap tidak menerima informasi dari
intelejen pertahanan. Padahal, intelijen menurutnya adalah mata dan
telinga bagi Kementerian Pertahanan.
Saat ini, pemerintah memang sedang melakukan pemangkasan terhadap
lembaga nonstruktural yang ada. Tercatat, 10 lembaga nonstruktural telah
dibubarkan oleh Presiden Joko Widodo. Sementara, 10 lembaga lainnya
tengah menunggu keputusan dari presiden dan ditambah 76 lembaga yang
masih dikaji untuk dikurangi.
Sumber: metrotvnews.com dan beritasatu.com
EmoticonEmoticon