Wacana pembentukan badan intelijen pertahanan dibawah Kementerian
Pertahanan RI, masih menjadi perdebatan panjang. Keinginan membentuk
badan intelijen pertahanan pertama kali mencuat dari gagasan Menteri
Pertahanan Ryamizard Ryacudu, di Jakarta, kamis, 9 Juni kemarin.
Menurut Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, kementeriannya adalah
institusi pemerintah yang paling aneh di dunia. Pasalnya, kata dia,
hanya Kemenhan RI yang di bawahnya tidak memiliki lembaga intelijen.
“Begini ya, tiap negara itu punya intelijen. Intelijen luar negeri,
dalam negeri, intelijen hukum, dan intelijen kementerian pertahanan,”
ujar Ryamizard di Kementerian Pertahanan RI, Jakarta Pusat, Kamis
(9/6/2016).
“Aneh bin ajaib, selama berapa puluh tahun ini, belasan tahun, Kementerian Pertahanan tidak ada intelijen,” lanjut dia.
|
| Kemenhan RI, Ryamizard Ryacudu menilai peran dari intelijen pertahanan sangat penting bagi sebuah negara. (Foto: liputan6.com/Johan Tallo) |
Ia menegaskan, peran dari intelijen pertahanan sangat penting bagi
sebuah negara. Terlebih lagi jika sudah terkait perumusan pembuatan
kebijakan dan memberikan laporan terkait keamanan dan pertahanan negara.
“Dari mana dia (Kemenhan) bisa memberikan kebijaksanaan, bagaimana
memberikan laporan kepada bapak presiden kalau intelijen enggak ada,”
kata dia.
Ia juga memastikan bahwa nantinya tugas dari intelijen pertahanan
tidak tumpang tindih dengan Badan Inteligen Negara (BIN) dan Badan
Inteligen Strategis (Bais). Usulan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dalam membentuk badan
intelijen pertahanan, memantik Ketua Setara Institute, Hendardi untuk
angkat bicara.
Hendardi menilai rencana tersebut justru menunjukkan
fungsi koordinasi antar lembaga negara di sektor pertahanan tidak
berjalan dengan baik.
 |
| Ketua Setara Institute, Hendardi, tak sepakat dengan rencana pembentukan Badan Intelijen Pertahanan. (Foto: ANTARA/Teresia May) |
Menurut dia, alasan Kemhan atas kebutuhan informasi yang komprehensif
seharusnya bisa dipenuhi dengan mendayagunakan satuan intelijen yang
ada di bawah TNI dan Badan Intelijen Negara (BIN) sebagai pusat
informasi intelijen negara.
“Jadi saya melihat ini soal keengganan berkoordinasi saja.
Masing-masing ingin menunjukkan keunggulan institusinya bukan koordinasi
untuk kepentingan bangsa dan negara,” ujar Hendardi melalui keterangan
tertulisnya kepada Kompas.com, Jumat (10/6).
Hendardi pun berpendapat bahwa Menhan bekerja tanpa berdasarkan
perencanaan dan mandat reformasi pertahanan militer, sebagaimana
diamanatkan dalam Undang-Undang Pertahanan dan juga Undang-Undang TNI.
Banyak agenda strategis bidang pertahanan yang justru diabaikan
seperti penataan bisnis militer, penataan SDM militer, reformasi
peradilan militer dan transformasi paradigmatik dalam menghadapi
tantangan pertahanan mutakhir yang umumnya tidak dalam bentuk serangan
fisik.
Menhan, kata Hendardi, telah beberapa kali mengeluarkan kebijakan
kontroversial, termasuk mengemukakan pernyataan adanya potensi-potensi
ancaman negara secara berlebihan. “Kebijakan kontroversial ini antara
lain membentuk kader bela negara dengan paradigma dan pendekatan
militer, isu kebangkitan PKI, hingga membentuk kantor-kantor wilayah
pertahanan di setiap provinsi,” kata Hendardi.
Sementara, menurut Wakil Ketua Komisi I DPR RI TB Hasanuddin, rencana
pembentukan lembaga intelijen pertahanan Kementerian Pertahanan tidak
boleh berada di luar ketentuan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang
TNI dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan.
 |
| Wakil Ketua Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mengingatkan dalam undang-undang tidak diatur mengenai fungsi Kemhan dalam urusan di luar pertahanan. (Foto: Antara/ Yudhi Mahatma) |
Hasanuddin menjelaskan dalam undang-undang tidak diatur mengenai fungsi
Kemhan dalam urusan di luar pertahanan. Soal potensi wilayah terkait
pertahanan di berbagai wilayah pun selama ini telah didata oleh Komando
Distrik Militer (Kodam) yang secara struktur berada di bawah TNI.
“Potensi wilayah sudah ada didata oleh Kodam tapi tidak sampai ke urusan
pangan diurusi oleh Kemenhan,” ungkap dia. (marksman/
Sumber :
metrotvnews.com dan kompas.com
EmoticonEmoticon