Jakarta – Dunia militer dan pertahanan Indonesia akan agresif dalam
berbelanja senjata maupun peralatan pertahanan baru senilai miliaran
dollar AS. Hal ini dikarenakan, senjata dan sistem pertahanan militer
Indonesia terbilang uzur dan perlu diganti.
Presiden Joko Widodo menargetkan, tahun 2024 Indonesia mampu memenuhi
postur kekuatan pokok pertahanan minimum, untuk TNI Angkatan Darat (TNI
AD), TNI Angkatan Udara (TNI AU), dan TNI Angkatan Laut (TNI AL).
“Ini sesuai dengan rencana strategis tahun 2024, itu segera buat,”
ujar Presiden, usai Rapat Terbatas membahas modernisasi senjata dan
sistem pertahanan Indonesia, (20/7/2016).
Berdasarkan data yang diperoleh KONTAN, total nilai anggaran belanja
senjata mencapai sekitar US$ 7,74 miliar. Anggaran itu merupakan rencana
belanja persenjataan sampai tahun 2019. Setiap angkatan mendapatkan alokasi anggaran belanjaa sampai tahun
2019. TNI AD harus memiliki persenjataan berat seperti tank, helikopter
jenis serbu dan persenjataan infanteri khusus.
Total anggaran belanjaan
TNI AD mencapai senilai US$ 1,51 miliar. Persenjataan TNI AL diperkuat untuk menjaga wilayah perairan Tanah
Air dan TNI AL akan membeli persenjataan laut, seperti kapal selam,
kapal perang, persenjataan sistem pengintaian maritim untuk pengamanan
lokasi-lokasi berpotensi konflik, dan persenjataan lain.
Anggaran
belanja senjata bagi TNI AL sekitar US$ 3,27 miliar. TNI AU juga akan berbelanja pesawat jet tempur, pesawat angkutan
berat dan sistem pertahanan rudal dan sistem radar. Total nilai
anggarannya US$ 2,85 miliar.
 |
| Rencana pinjaman luar negeri Kemenhan (Koran KONTAN / Kaskus) |
Presiden Jokowi mengingatkan agar proses pengadaan sistem
persenjataan dilakukan secara terbuka karena melibatkan dana besar.
“Pengadaan harus berdasarkan kebutuhan, bukan keinginan,” ujar Presiden. Selain itu pengadaan persenjataan harus mengedepankan proses transfer
teknologi bagi industri pertahanan dalam negeri.
Presiden Jokowi
berharap pengadaan ini idealnya dilakukan lewat kerjasama pemerintah
dengan pemerintah untuk menekan biaya. Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, berjanji menghitung semua
kebutuhan minimal mencapai pertahanan ideal.
Ryamizard juga berjanji
akan mengaudit kesiapan industri pertahanan dalam negeri sebagai
persiapan pengadaan persenjataan militer dan pertahanan dalam negeri. Sebagai langkah awal proses audit, Ryamizard membentuk tim audit yang
menjabat sebagai Ketua Harian Tim Audit dan Menteri Badan Usaha Milik
Negara (BUMN) Rini Soemarno menjabat Wakil Ketua.
Sumber : Kontan.co.id
EmoticonEmoticon