Coast Guard China ditangkal KRI Todak di Natuna |
Jakarta – Komando Armada RI Kawasan Barat TNI
Angkatan Laut menyatakan China selalu membentengi kapal nelayannya yang
ditangkap di Indonesia dengan kapal penjaga atau coast guard. Hal tersebut tak dilakukan negara-negara lain.
“Kapal China ini berbeda. Dia di-back up sama coast guard-nya.
Kapal lain seperti Vietnam kan enggak ada yang dikawal,” kata Asisten
Operasi Panglima Koarmabar, Kolonel Laut I Gusti Kompiang Aribawa,
kepada CNNIndonesia.com.
Saat kapal nelayan China, KM Han Tan Cou, ditangkap TNI AL di zona
ekonomi eksklusif Indonesia di Natuna karena terdeteksi menebar jaring
di laut, dua kapal coast guard China sempat bermanuver untuk menggagalkan penangkapan tersebut.
Dua kapal coast guard itu pada waktu yang berbeda meminta
KRI Imam Bonjol –kapal perang TNI AL yang menangkap Han Tan Cou dan
mengawalnya ke Pangkalan AL Ranai Natuna– untuk membebaskan kapal
nelayan China itu beserta tujuh awaknya yang berkewarganegaraan China.
Salah satu kapal coast guard China bahkan sempat memotong haluan KRI Imam Bonjol yang mengawal Han Tan Cou. Namun desakan kapal coast guard itu untuk melepas Han Tan Cou, tak digubris TNI AL.
Hal berbeda terjadi pada kapal Vietnam yang lebih banyak melakukan
pelanggaran di ZEE Indonesia. Kapal-kapal Vietnam tidak mendapat
perlakuan khusus dari coast guardnegaranya. Vietnam, menurut Kompiang, menyadari kesalahannya. Begitu pula dengan kapal asing lain.
Pelabuhan Perikanan di Natuna |
“Kalau Vietnam, kami periksa dia manut, tidak ada perlawanan. Tidak ada yang dikawal sama coast guard. Dia sadar salah,” kata Kompiang. Dari total 16 kapal ikan asing yang ditangkap Koarmabar TNI AL tahun ini, tercatat ada 147 anak buah kapal dimintai keterangan, dan sebagian diproses hukum.
Setelah ada keputusan hukum tetap dari pengadilan, seluruh kapal
nantinya akan dimusnahkan. “Agar kapal tidak bisa dimanfaatkan untuk
kepentingan orang lain, ditenggelamkan semua,” ujar Kompiang. Tahun lalu, Koarmabar TNI AL telah menangkap 26 kapal asing yang
menangkap ikan secara ilegal laut teritorial maupun zona ekonomi
eksklusif Indonesia.
Pada 2015 itu, kapal berbendera Thailand tercatat
paling banyak melakukan pelanggaran hukum, yakni 12 kapal, diikuti kapal
Vietnam dan Malaysia. Secara terpisah, Staf Ahli Menteri Koordinator Politik Hukum dan
Keamanan Bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman Laksda Surya Wiranto
menyatakan China memang agresif ketimbang negara-negara lain yang
sama-sama tertangkap menangkap ikan secara ilegal di ZEE Indonesia.
Menurut Surya, kapal pengawas Kementerian Kelautan dan Perikanan
sesungguhnya lebih sering menangkap kapal nelayan asing yang melanggar
yurisdiksi Indonesia. Namun kapal-kapal KKP kerap melepas kapal asing
itu karena diintimidasi.
“Nah, begitu Angkatan Laut turun, karena bersenjata maka bisa menolak (permintaan untuk melepas kapal tangkapan),” ujar Surya. Ia yakin niat China tak sekadar menangkap ikan di perairan Natuna.
“China sengaja menempatkan kapal-kapal nelayannya di sana, dengan
dikawal coast guard-nya. Tampak sekali China menjaga kawasan yang diklaim (sebagai zona perikanan tradisionalnya).”
Selat Lampa Port, Natuna |
Surya mengingatkan, meski China mengakui Natuna sebagai kedaulatan Republik Indonesia, namun Negeri Tirai Bambu tak pernah menyebut spesifik bahwa “perairan” termasuk dalam yang diakuinya milik Indonesia. “Kalau dibiarkan, di Natuna bisa menjadi ‘Indonesia punya pulau, China punya air.’
Padahal tidak begitu. 200 mil ditarik dari garis
pantai Natuna ialah hak berdaulat Indonesia. China tidak boleh kooptasi
wilayah (ZEE Indonesia),” kata Surya.
Pekan lalu usai menggelar rapat kabinet terbatas di kapal perang TNI
AL, KRI Imam Bonjol yang melepas tembakan peringatan ke kapal melayan
China yang terdeteksi menebar jaring di ZEE Indonesia di Natuna,
Presiden Jokowi menginstruksikan kepada TNI dan Badan Keamanan Laut
untuk memperketat penjagaan laut. Jokowi juga memerintahkan percepatan pembangunan Natuna.
Pemerintah
akan fokus pada industri perikanan dan minyak-gas di wilayah itu. Saat
ini di Kepulauan Natuna terdapat 16 blok migas, dengan 5 blok sudah
berproduksi, sedangkan 11 blok lainnya pada tahap eksplorasi. Pemerintah RI juga akan membangun sentra kelautan dan perikanan di
Natuna secara terpadu untuk mengelola kekayaan ikan yang melimpah di
daerah itu.
Sumber : CNN Indonesia
EmoticonEmoticon