AMM ke-46, Menlu Retno Bahas Ratifikasi Protokol SEANWFZ Kepemilikan Senjata Nuklir

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di hari pertama pertemuan menteri ASEAN ( Asean Ministerial Meeting) ke-49,di Laos, langsung melakukan pembahasan terkait SEANWFZ (South East Asia Nuclear Weapon Free Zone), Dihadapan sejumlah menteri Negara ASEAN, Retno menegaskan pentingnya ASEAN untuk mendorong proses tanda tangan dan ratifikasi protokol SEANWFZ oleh negara yang memiliki senjata nuklir.

“ASEAN harus membangun komunikasi dengan negara pemilik senjata nuklir untuk mengindentifkasi isu yang masih menjadi hambatan,” tegas Menlu, Menlu juga menyampaikan komitmen Indonesia untuk mematuhi segala isi dalam perjanjian yang tertuang di SEANWFZ. 

Sebagai salah satu bentuk komitmen tersebut, Indonesia saat ini tengah membuat rancangan undang-undang terkait keaBmanan nuklir, yang intinya akan memberikan sanksi bagi siapa saja yang menggunakan, memiliki, dan menyimpan senjata nuklir.

Read More

Seorang Pria di Kamboja, Ajak Warga dan Militer untuk Kudeta Perdana Mentri Hun Sen

Kamboja nampaknya tertular ‘virus’ kudeta militer di Turki. Melalui media sosial, seorang pria muncul dengan rekaman video yang mengajak seluruh warga kamboja bersatu untuk melakukan kudeta terhadap Perdana Menteri Hun Sen.

Dalam video tersebut, tidak hanya warga sipil yang diajak untuk melakukan kudeta, dia juga mengajak militer Kamboja untuk melakukan kudeta. “Dalam waktu dekat, semua pasukan silakan bersiap-siap untuk melawan rezim diktator,” ujar sang pria.

Otoritas kamboja langsung menanggapi isi video. Mereka langsung melakukan penyelidikan dan berhasil mendapatkan identitas pria yang belakangan diketahui bernama Vichea Som. “Pihak otoritas sedang melakukan investigasi dan menyelidiki pria tersebut,” ujar Juru Bicara Kementerian Pertahanan, Chhum Sucheat, seperti dikutip dari Reuters, Rabu (20/7/2016).

Lebih dari 30 tahun Perdana Menteri Hun Sen menjadi penguasa di Kamboja. Dia terkenal sebagai pemimpin bertangan besi. Dia tidak segan-segan menghalalkan segala cara untuk mengamankan kekuasaannya.

Read More

Efek Putusan Hukum Laut Cina Selatan Menguntungkan Bagi Indonesia

Putusan Mahkamah Arbitrase Internasional yang memenangkan gugatan negara Filipina atas Cina di Laut Cina Selatan akan menguntungkan Indonesia apabila muncul sengketa perbatasan dengan Cina. Pakar hukum laut mengatakan putusan tersebut akan menjadi sumber hukum internasional atas klaim historis Cina di wilayah perairan Indonesia di kawasan Natuna.

Walaupun Cina dan Indonesia selalu menyatakan tidak ada masalah perbatasan perairan, tetapi insiden penangkapan kapal-kapal nelayan Cina oleh TNI baru-baru ini di perairan Kepulauan Natuna, membuktikan masalah itu nyata.

Cina mengklaim perairan Natuna sebagai wilayah tradisional penangkapan ikan mereka. Sebuah sikap yang jelas-jelas ditolak oleh Indonesia dengan mengedepankan klaim Zona Ekonomi Eksklusifnya.

Guru besar kajian hukum laut dari Universitas Padjajaran, Bandung, Etty Agoes, mengatakan klaim historis Cina atas wilayah Natuna itu, jika nantinya menjadi sengketa terbuka dengan Indonesia, dapat dilemahkan dengan putusan Mahkamah Arbitrase tersebut.

“Kita dapat gunakan (putusan Mahkamah Arbitrase) nanti seandainya ada apa-apa (sengketa) dengan Cina,” kata Etty Agoes kepada BBC Indonesia, Selasa (12/07) malam. Menurutnya, putusan itu ‘menguntungkan’ Indonesia karena keputusan pengadilan merupakan sumber hukum internasional.

“Karena keputusan pengadilan itu dikenal di dalam hukum internasional, yaitu salah-satu sumber hukum internasional,” tambahnya. Selain itu, lanjutnya, putusan Mahkamah Arbitrase yang menolak klaim historis Cina atas Laut Cina Selatan dapat digunakan Indonesia untuk masalah di perairan Natuna.

Selama ini Cina mengklaim perairan Natuna sebagai wilayah tradisional nelayan mereka mencari ikan. “Putusan pengadilan itu menguatkan bahwa alasan histotis tersebut tidak ada landasan hukumnya. Kita bisa adu argumentasi pada landasan hukumnya,” jelasnya.

Kemenlu serukan menahan diri

Bagaimanapun, tidak lama setelah Filipina memenangkan gugatan atas Cina di Laut Cina Selatan, situs resmi Kementerian Luar Indonesia mengeluarkan pernyataan yang isinya agar semua pihak menahan diri.

“Semua pihak dapat menahan diri serta tidak melakukan hal-hal yang dapat meningkatkan ketegangan,” demikian keterangan resmi Kemenlu Indonesia dalam situs resminya, Selasa (12/07).

Indonesia menyerukan pula semua pihak melanjutkan komitmen bersama untuk menegakkan perdamaian, serta menunjukkan persahabatan dan kerjasama. “Tetap berperilaku sesuai prinsip yang telah disepakati bersama,” lanjut Kemenlu.

Tetapi sejumlah analisa menyebutkan Indonesia telah memperkuat kehadiran militernya secara mencolok di Natuna, sebuah pulau yang kaya akan gas alam. Kehadiran Presiden Joko Widodo di kapal perang yang berpatroli di perairan Natuna beberapa waktu lalu, tidak lama setelah insiden kehadiran kapal-kapal nelayan Cina di perairan itu, dianggap sebagai menguatkan analisa itu.

Namun politisi Partai Golkar yang membidangi bidang pertahanan dan hubungan luar negeri, Agun Gunandjar, meminta Indonesia lebih mengutamakan pendekatan diplomasi. “Lebih baik hubungan diplomatik dulu. Jauh lebih baik, komprehensif, dan lebih memadai,” kata Agun kepada BBC Indonesia, Selasa malam.

Dia juga meminta Indonesia menguatkan wilayah perbatasan. “Menjaga, merawat dan memaksimalkan wilayah yang menjadi wilayah teritorial,” tegas Agun. Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dalam wawancara dengan BBC Indonesia baru-baru ini menjelaskan rencana Indonesia untuk meningkatkan kekuatan militer di kawasan tersebut.

Sumber : BBC.com

Read More

Indonesia, Malaysia dan Filipina Tandatangani Kerangka Kerjasama Pengaturan Trilateral Maritim

Indonesia, Malaysia dan Filipina menandatangani kerangka kerja untuk pengaturan kerjasama Trilateral terkait masalah di area keamanan maritim yang menjadi perhatian bersama, bertempat di Park Lane Hotel, Kasablanca, Jakarta, Kamis (14/7/2016). (TRIBUNNEWS.COM/PUSPEN TNI)

Pada hari Kamis (14/7) kemarin, perwakilan dari Indonesia, Malaysia dan Filipina telah menandatangani kerangka kerja pengaturan kerjasama trilateral tentang keamanan perairan yang bersinggungan. Penandatanganan itu dilakukan oleh Asisten Operasi Panglima TNI, Wakil Kepala Staf Bidang Operasi Angkatan Bersenjata Filipina dan Wakil Sekretaris Keamanan Laut dan Divisi Kedaulatan Dewan 

Kemananan Nasional Perdana Menteri Malaysia. Beberapa poin yang disepakati dalam kerjasama itu adalah percepatan penempatan personel atau aset militer angkatan laut ketiga negara untuk merespons kapal-kapal yang tengah berada dalam bahaya serta memperkuat sekaligus menyinergiskan patroli melalui pusat komando maritim masing-masing negara dengan peningkatan komunikasi, pertukaran informasi dan intelejen.

“Intinya memperkuat dan mengoordinasikan patroli masing-masing wilayah perairan melalui peningkatan komunikasi, pertukaran informasi dan intelejen,” ujar Kepala Bidang Penerangan Internasional Puspen TNI, Kolonel Laut Sultan Djanieb.

Kolonel Laut Sultan menjelaskan bahwa kerangka kerja itu merupakan bentuk operasional dari deklarasi bersama antara Menteri Luar Negeri dan Panglima militer Indonesia, Filipina dan Malaysia di Yogyakarta pada tanggal 5 Mei lalu.

Selain menyelesaikan kerangka kerja, pertemuan itu juga mendiskusikan mengenai rincian Standard Operating Procedures (SOP) yang akan dilampirkan pada kerangka itu. SOP itu berisi rincian dalam lingkup pengaturan operasional yang akan dilaksanakan oleh ketiga negara guna mengatasi berbagai masalah keamanan maritim bersama.

Sumber: kompas.com dan tribunnews.com

Read More

Waspada! ISIS Sedang Membangun kekuatan di Asia Tenggara

usaha ISIS untuk melebarkan sayap ke seluruh dunia memang bukan main main, kelompok yang saat ini cukup meresahkan dunia internasional ini memang memiliki sel yang tersebar di seluruh dunia. dari sel sel tersebut siap memberikan ancaman teror yang dianggap musuh oleh ISIS.

Di wilayah Asia Tenggara sendiri, keberedaan sel ISIS memang sudah terdeksi berapa luasnya jaringan mereka, hal ini terbukti dengan Kelompok teroris Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS) telah menerbitkan surat kabar berbahasa Melayu, Al Fatihin, untuk memuluskan kampanyenya demi menjangkau simpatisan muda Asia Tenggara.

Surat khabar Berita Harian, Malaysia, yang dikutip Malay Mail Online, melaporkan, nama media ISIS tersebut adalah Al Fatihin telah diluncurkan untuk pertama kali pada 20 Juni 2016.

Kata Al Fatihin diambil dalam bahasa Arab yang berarti sang penakluk. Media ISIS itu diberi tagline “Surat kabar bagi Muhajirin berbahasa Melayu di Daulah Islamiyyah” – surat kabar bagi para migran berbahasa Melayu di Negara Islam.

Situs berita mingguan Time (www.time.com) mengatakan, peluncuran media ISIS itu menggarisbawahi kekhawatiran yang telah berkembang luas bahwa ISIS telah merambah wilayah Asia Tenggara. Artikel dalam edisi perdana, membawa pembaruan dari Irak dan Suriah, ditulis dalam bahasa Melayu untuk dapat dipahami bagi banyak penutur Melayu di Asia Tenggara.

Catatan Kompas.com menunjukkan, ada empat negara penutur bahasa Melayu yakni Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan komunitas Melayu di Filipina selatan dan Thailand selatan. Menurut laporan di CNN, ISIS memiliki brigade yang disebut Katibah Nusantara, yang berbasis di Suriah. 

Mereka terdiri dari militan berbahasa Melayu dari Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Selain melayani jihadis ini, Al Fatihin juga berusaha bermaksud menargetkan pendukungnya di Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura, Thailand selatan dan Filipina selatan. Situs berita mingguan Time mengatakan, wilayah rumpun Melayu tersebut juga diklaim oleh kelompok teroris Jemaah Islamiyah (JI). Artinya ada tumpang tindih klaim dengan ISIS. 

“Pendukung Al Fatihin (ISIS) menyerukan militan Indonesia dan Filipina bersatu dan berbaiat kepada Abu Bakar al-Baghdadi,” tulis Jasminder Singh dan Muhammad Haziq Jani, analis terorisme di Nanyang Technological University di Singapura, seperti dirilis Time.

Tagline dari media ISIS itu mendorong persatuan para militan, tidak peduli perbedaan suku, bahasa, identitas dan asal-usul. “Jihadis Asia Tenggara memiliki logo yang sama dan dengan demikian, semua jihadis berbahasa Melayu harus bertindak serempak,” tambah mereka.

Dua hari setelah surat kabar diluncurkan, ISIS merilis sebuah video yang menyatakan Filipina sebagai wilayahnya. Dalam video itu ISIS menyerukan agar para militan di Asia Tenggara untuk melakukan perjalanan ke Filipina jika mereka tidak bisa pergi ke Suriah.

ISIS dikhawatirkan sedang membangun kekuatan di Asia Tenggara. Kelompok militan yang berbeda di Asia Tenggara telah berbaiat kepada ISIS. Menurut Time, kelompok yang telah berjanji setia kepada ISIS itu antara lain Mujahidin Indonesia Timur di Sulawesi Tengah dan Abu Sayyaf di Filipina selatan.

Serangan teroris baru-baru ini di Solo, Indonesia dan Kuala Lumpur, Malaysia, oleh aparat keamanan setempat telah dikaitkan dengan trik ISIS.

Read More

Nasib China Menghadapi Putusan Sidang Sengketa Laut Cina Selatan

Nasib China dalam sengketa Laut Cina Selatan ditentukan hari ini Selasa (12/7). China hari ini menghadapi putusan dari sidang Pengadilan arbitrase internasional di Den Haag, Belanda terkait gugatan Filipina dalam sengkarut di Laut Cina Selatan. Menghadapi sidang putusan tersebut Cina berulang kali menyatakan menolak yurisdiksi tribunal.

Peta konflik klaim wilayah antar-negara di Laut Tiongkok Selatan. (grafis: inquirer.net)

”Sekali lagi saya tekankan pengadilan arbitrase tidak punya yurisdiksi dalam kasus dan masalah yang relevan, dan tidak seharusnya menggelar sidang atau membuat keputusan,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Hong Lei, dalam pernyataan di situs web resmi kementerian (30/6)

”Soal isu sengketa wilayah dan garis batas maritim, Cina tidak menerima penyelesaian sengketa dari pihak ketiga dan juga penyelesaian yang dipaksakan atas Cina,” dia menambahkan. Sementara pihak Pemerintah Filipina, terpaksa mengajukan gugatan terhadap Beijing pada awal 2013.

Alasannya, setelah 17 tahun bernegosiasi, mereka sudah kehabisan cara politik ataupun diplomatik untuk menyelesaikan sengketa. Filipina menggugat klaim sejarah Cina atas 90 persen Laut Cina Selatan. Sejak awal, Cina telah menolak pengadilan arbitrase dan tidak mau hadir dalam setiap sidang.

Kementerian Luar Negeri Filipina berharap Cina mematuhi keputusan pengadilan. ”Meski tidak hadir, Cina tetap menjadi pihak dalam arbitrase dan terikat di bawah hukum internasional oleh keputusan tribunal,” kata Kementerian Luar Negeri Filipina dalam pernyataannya.

Sidang pengadilan arbitrase Den Haag, Belanda hari ini memutuskan sengketa Filipina melawan China.

Menurut Damos Domuli Agusman, pakar hukum internasional yang juga dosen di Universitas Indonesia dan Universitas Pelita Harapan, dari 15 butir gugatan Filipina dapat disarikan menjadi tiga pokok persoalan. Pertama, soal sembilan garis putus (dash line) yang tertera pada peta Cina, apakah bertentangan dengan 

hukum laut internasional, United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). Kedua, apakah pulau/karang yang dikuasai Cina di Laut Cina Selatan berhak atas zona ekonomi eksklusif (ZEE) landas kontinen. 

Terakhir, soal apakah aktivitas reklamasi pulau/karang di Laut Cina Selatan melanggar ketentuan UNCLOS tentang perlindungan lingkungan laut. “Putusan tribunal tidak akan memenangkan atau mengalahkan penggugat atau tergugat. 

Sebab, karakter putusannya hanya bersifat menafsirkan pasal-pasal UNCLOS terhadap fakta hukum yang dipersoalkan,” kata Damos. Meskipun tidak menyelesaikan sengketa, keputusan itu dapat memecahkan teka-teki soal klaim sejarah sembilan dash line dan status pulau/karang di Laut Cina Selatan. “Jika dua hal ini terjawab, maka dasar-dasar perundingan bagi negara yang bersengketa akan makin jelas,” ujar Damos lagi.

Sejumlah pulau di Laut China Selatan yang disengketakan antar negara.

Bagi Indonesia, menurut Damos, keputusan arbitrase tidak mengubah apa pun. Malah akan memastikan tidak adanya tumpang-tindih maritim dengan Cina seperti yang berulangkali ditegaskan Indonesia. Sementara Pihak Pemerintah RI, melalui situs resmi kementerian luar negeri menyerukan Semua Pihak Menahan 

Diri dan Menjaga Perdamaian dan Stabilitas Kawasan Menjelang Putusan Tribunal Laut Cina Selatan. Kemenlu menghimbau semua pihak tidak melakukan hal-hal yang dapat meningkatkan ketegangan pasca putusan persidangan arbitrase.

Dalam kesempatan wawancara dengan tempo.com, Sekretaris Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Kementerian Luar Negeri, Damos Dumoli Agusman, menegaskan Indonesia mencermati jalannya persidangan karena hampir semua keputusan tribunal atas gugatan Filipina akan berdampak pada konstelasi kasus Laut Cina Selatan (LCS). 

Sumber : kemenlu.go.id dan tempo.co

Read More

Terjadi Lagi! Tiga ABK Asal Indonesia Diculik Kelompok Bersenjata di Perairan Malaysia

Tiga orang anak buah kapal (ABK) asal Indonesia kembali diculik kelompok bersenjata. Namun kali ini penculikan terjadi di perairan Sabah, Malaysia, Sabtu (9/7/2016). Informasi penculikan ini baru disampaikan oleh kepolisian Malaysia pada, Minggu (10/7/2016).

Dilaporkan, saat peristiwa tujuh orang ABK kapal tunda sedang berlayar di Pantai Timur Sabah di Pulau Kalimantan. Menurut keterangan ABK yang selama, kapal mereka dihadang oleh sebuah kapal berwarna putih. Beberapa orang di dalam kapal tersebut juga nampak membawa senjata.

“Para penculik meminta paspor yang dibawa ketujuh ABK tersebut. Tiga orang yang diculik diangkut ke kapal berwarna putih, sedangkan empat lagi ditinggalkan di kapal tunda tersebut,” terang Polisi Laut Sabah dalam pernyataan mereka.

Otoritas setempat belum bisa memastikan, apakah tiga orang ABK tersebut diculik oleh kelompok bersenjata Abu Sayyaf. Namun, hasil keterangan dari ABK yang lolos, para pelaku menggunakan bahasa melayu dengan dialek sulu.  

Sumber : JakartaGreater.com

Read More

Presiden Filipina Kritik Amerika Serikat dan Harapkan Kerjasama Hubungan Baik dengan Tiongkok

Presiden Rodrigo Duterte. (INQUIRER PHOTO/JOAN BONDOC)

Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, mengatakan bahwa penyebab konflik di Timur Tengah adalah karena adanya intervensi Amerika Serikat. “Bukan Timur Tengah yang mengekspor terorisme ke Amerika Serikat, tetapi Amerika Serikat yang mengimpor terorisme,” ujar Duterte, Jumat (9/7).

Duterte menjelaskan bahwa Amerika Serikat telah memaksakan kehendaknya di Irak, Libya dan Suriah. Menurutnya, kebijakan Washington di negara-negara itu telah menyebabkan banyak jatuh korban, termasuk anak-anak.

Sementara itu, Duterte juga menjelaskan tentang keuntungan yang diperoleh jika menjaga hubungan baik dengan Beijing, termasuk tawaran Tiongkok yang akan mendanai pembangunan rel kereta api di Filipina.

Di masa pemerintahan Benigno Aquino, hubungan Filipina dan Tiongkok berjalan dengan buruk terkait masalah di Laut Cina Selatan. Sementara itu, Aquino meningkatkan hubungan negaranya dengan Amerika Serikat.

Salah satunya adalah pakta pertahanan yang ditandatangani kedua negara pada tahun 2014. Pakta ini mengizinkan Amerika Serikat secara temporer menempatkan pasukannya dan membangun fasilitas operasi di kamp-kamp militer Filipina.

Meski mengkritik Amerika Serikat, belum terlihat indikasi bahwa pemerintahan Duterte akan melonggarkan hubungan baik antara Manila dengan Washington.

Sumber: kompas.com

Read More

Tiongkok Tegur AS Agar tak Mengganggu Keamanan dan Ikut Campur Urusan putusan Arbitrase

China memperingatkan Amerika Serikat untuk menghargai dan tidak mengusik kedaulatan Beijing menjelang pengumuman keputusan pengadilan arbitrase mengenai klaim Laut China Selatan. Berbicara melalui sambungan telepon pada Rabu (6/7), Menteri Luar Negeri China, Wang Yi, mengatakan kepada Menteri Luar Negeri AS, John Kerry, agar Washington berjanji untuk tak berpihak dalam sengketa ini.

“China berharap AS berbicara dan bertindak dengan hati-hati dan tidak melakukan sesuatu yang dapat membahayakan kedaulatan dan kepentingan keamanan China,” demikian bunyi pernyataan resmi Wang seperti dikutip Reuters.

Situasi di Laut China Selatan kian tegang menjelang keputusan pengadilan arbitrase yang diperkirakan diumumkan pada 12 Juli mendatang. Sengketa teritorial ini diajukan oleh Filipina ke Pengadilan Arbitrase Permanen yang berbasis di Den Haag, Belanda, untuk menantang klaim China, yang mencapai hampir 90 persen perairan Laut China Selatan, salah satu jalur pelayaran tersibuk dunia dengan nilai perdagangan mencapai US$5 triliun per tahun.

Klaim China ditandai dengan sembilan garis putus-putus, atau nine-dashed line, meliputi ratusan pulau, terumbu karang dan wilayah perairan yang tumpang-tindih dengan Filipina, Taiwan, Malaysia, Brunei, Vietnam, dan Indonesia di Natuna.

China geram atas tuntutan hukum yang diajukan Filipina. Kemlu China menegaskan, pengadilan tidak memiliki yurisdiksi yang relevan dalam sengketa Laut China Selatan. Dalam perbincangan dengan Kerry, Wang kembali menegaskan sikap China ini dan berkata, “Sandiwara pengadilan arbitrase ini harus diakhiri.”

Apapun keputusan pengadilan itu, kata Wang, China akan tetap menjaga kedaulatan wilayahnya, hak maritim, perdamaian, dan stabilitas di Laut China Selatan. Di tengah kemelut sengketa ini, AS campur tangan dengan mengirimkan kapal perangnya ke wilayah Laut China Selatan atas dasar kebebasan berlayar di perairan internasional. 

Selain itu, AS dan Filipina juga mengadakan patroli bersama di Laut China Selatan. Wang pun kembali menegaskan kepada Kerry bahwa kedua negara seharusnya lebih fokus pada kerja sama yang sudah terjalin dan berupaya mengelola perbedaan mereka dengan baik.

Kemlu AS juga mengonfirmasi bahwa Kerry memang sempat berbicara dengan Wang. “Keduanya mendiskusikan isu-isu terkait kepentingan bersama. Kami tidak akan menjabarkan secara rinci isi pembicaraan diplomasi privat ini,” kata juru bicara Kemlu AS, Gabrielle Price.

Read More

Raja Arab Saudi Bersumpah Akan Balas Perbuatan Para Teroris dengan Hukuman Berat

Perayaan Idul Fitri tidak serta merta membuat pemerintah Arab Saudi menghentikan investigasi terkait tiga peristiwa bom bunuh diri, yang menimpa negera mereka beberapa waktu lalu.

Dua jenazah tergeletak di area parkir akibat serangan bom bunuh diri di dekat Masjid Nabawi Arab Saudi, Senin (4/7). Pelaku meledakkan diri ketika aparat keamanan tengah berbuka puasa. (Facebook.com/Haramain)

Investigasi terhadap peristiwa bom bunuh diri yang terjadi di tiga kota yaitu Jeddah, Qatif, dan Madinah dipastikan akan tetap berlanjut. Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud bahkan bersumpah akan mengganjar para pelaku teror dengan hukuman berat.

“Kami akan membalas perbuatan para teroris ini tanpa ampun. Mereka telah merusak mental dan jalan pikiran generasi muda,” kata raja berusia 80 tahun itu dalam pidato tahunannya menyambut Idul Fitri.

Raja Salman berpesan agar rakyat tidak takut dan tetap merayakan Lebaran seperti biasa. Sejauh ini, aparat baru bisa mengidentifikasi satu pelaku saja, Yakni, pengebom di Jeddah yang meledakkan diri di dekat Konsulat Amerika Serikat (AS). 

Sedangkan identitas dua pelaku ledakan lain di Qatif dan Madinah belum dipublikasikan. Kendati demikian, Saudi yakin ada campur tangan militan Islamic State of Iraq and Syria alias Islamic State (IS atau ISIS) dalam insiden tersebut.

Raja Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz Al Saud dalam pidato di salah satu stasiun televisi sesaat setelah insiden serangan bom bunuh diri.

Dewan Syura Saudi menyebut para pelaku sebagai musuh Islam. Sebab, mereka menarget tempat-tempat yang disakralkan umat muslim. Selain di Jeddah, pelaku juga menyasar masjid. Sebuah masjid Syiah di Qatif dan Masjid Nabawi di Madinah menjadi sasaran serangan bom. 

Serangan menjelang magrib di Madinah itulah yang menuai kutuk dari segala penjuru bumi. “Masjid Nabawi merupakan salah satu tempat yang paling suci bagi umat Islam. Serangan menarget lokasi tersebut pada bulan Ramadan adalah serangan bagi semua muslim di seluruh dunia,” kata Zeid Ra’ad al-Hussein, komisioner tinggi HAM PBB yang juga anggota Kerajaan Jordania.

Hingga kemarin, kecaman masih berdatangan dari negara-negara di luar Jazirah Arab. Seperti diberitakan sebelumnya, dalam serangan bom bunuh diri pada Senin (4/7) saat bertepat dengan umat muslim setempat berbuka, di halaman Masjid Nabawi di kota Madinah dikejutkan dengan ledakan bom bunuh diri yang menewaskan empat orang anggota aparat keamanan.

Bom bunuh diri di Madinah itu merupakan satu dari tiga serangan yang terjadi di tiga kota Saudi dalam satu hari. 

Sumber : jpnn.com dan jawa pos.com

Read More

Vietnam Pada Tahun 2016, Menargetkan Pertumbuhan Ekonomi 7 Persen dan Menyalip Ekonomi Indonesia

Ho Chi Minh City

Hanoi – Negara tetangga Indonesia, Vietnam, menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 6,7 persen pada tahun 2016. Bahkan, Perdana Menteri Nguyen Tan Dung menargetkan pertumbuhan ekonomi negara tersebut mencapai 7 persen.

Namun, sama seperti yang dialami Indonesia, mencapai target pertumbuhan ekonomi setinggi itu tidak sepenuhnya mudah bagi Vietnam. Pertumbuhan ekonomi negara itu hanya mencapai 5,6 persen pada kuartal II 2016, dengan demikian membawa Vietnam mencatatkan pertumbuhan ekonomi sementara 5,5 persen.

Padahal, pada periode yang sama tahun lalu, pertumbuhan ekonomi Vietnam mencapai 6,3 persen dan pertumbuhan ekonomi keseluruhan tahun 2015 mencapai 6,7 persen. Pada saat bersamaan, partumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2015 mencapai 4,79 persen.

Beberapa lembaga internasional pun merevisi ke bawah prediksi partumbuhan ekonomi Vietnam untuk tahun ini. Credit Suisse, misalnya, menurunkan prediksi pertumbuhan ekonomi Vietnam dari 6,3 persen menjadi 6 persen.

Pendorong utama pertumbuhan ekonomi Vietnam tak lain adalah pertanian. Namun, menurut Bloomberg, kekeringan terburuk dalam hamper tiga dekade yang dialami Vietnam memperburuk ekonomi pertanian negara itu.

Sebagai produsen terbesar kopi robusta dan eksportir utama beras, pukulan sedikit terhadap pertanian akan berdampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Selain itu, industri manufaktur Vietnam dipandang telah tumbuh menjadi salah satu motor pertumbuhan ekonomi dalam beberapa tahun terakhir sejalan dengan ekspor produk smartphone Samsung Electronics Co yang diproduksi di sana.

Pertumbuhan sector manufaktur melonjak hingga 12 persen dalam kuartal II 2016, dibandingkan 8 persen pada ku\rtal sebelumnya. Kepala Kantor Statistik Umum Vietnam menyatakan, hasil produksi manufaktur yang terus meningkat diprediksi bakal mendorong pertumbuhan ekonomi pada paruh kedua tahun 2016.

Vietnam pun mengandalkan pertumbuhan ekonominya dari sektor pariwisata. Lembaga riset global BMI menyebut, kedatangan wisatawan mancanegara ke Vietnam melonjak hingga 21,3 persen tahun ini, membukukan rekor kedatangan 4,7 juta orang dan mencatatkan pendapatan 9 miliar dollar AS dari sektor pariwisata saja

Indonesia

Meskipun kondisi makroekonomi Indonesia sudah baik, namun permintaan dalam negeri yang masih belum kuat bisa menahan pertumbuhan ekonomi tahun ini. Beberapa langkah yang diambil untuk menggenjot permintaan di dalam negeri antara lain yang dilakukan Bank Indonesia (BI) dengan melonggarkan kebijakan Loan to Value (LTV) untuk kredit properti, penurunan Giro Wajib Minimum (GWM) untuk menginjeksi likuiditas, dan menurunkan suku bunga acuan.

Deputi Gubernur BI Perry Warjiyo menyebut, Indonesia saat ini tidak bisa mengandalkan sumber-sumber dari luar negeri untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, fokus kebijakan bank sentral saat ini adalah menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Tujuannya mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Utamanya itu. Transmisinya untuk mendorong dari sisi permintaan maupun pasokan,” ungkap Perry. Perry mengungkapkan, bank sentral ingin mendorong permintaan kredit perbankan di sektor properti maupun sektor-sektor lain. Dengan demikian, diharapkan perbankan bisa meningkatkan penyaluran kreditnya.

Sumber : Kompas.com

Read More

Bom Meledak 400 Meter dari Parkiran Pos Keamanan Masjid Nabawi

Ledakan Bom dekat Masjid Nabawi, Arab Saudi

Jeddah – KJRI Jeddah memastikan tidak ada WNI yang menjadi korban terkait ledakan bom di halaman parkir di pos keamanan Masjid Nabawi, Madinah, Arab Saudi. WNI juga diimbau agar berhati-hati menjauhi tempat keramaian.

Menurut Pelaksana Fungsi Konsuler KJRI Jeddah Fadhly Achmad Bachmid, Selasa pagi (5/7/2016), bom itu terjadi di luar Masjid Nabawi di bagian belakang.

Ledakan Bom dekat Masjid Nabawi, Arab Saudi

“Jaraknya kurang lebih 400 sampai 500 meter. Lokasi ledakan persisnya di belakang Masjid Nabawi di parkiran pos keamanan,” ujar Fadhly kepada Detik.com. Fadhly mengaku belum mendapatkan informasi detil mengenai jenis bom yang diledakan pelaku.

Ledakan bom dekat Masjid Nabawi (@SheikhUzai)

Dari akun @SheikhUzai yang juga memposting foto ledakan itu, menyatakan, ledakan bom itu berasal dari mobil bom bunuh diri.

TheNews.com mencatat, empat penjaga tewas akibat serangan bom bunuh diri tersebut.

Sumber : Detik.com

Read More

Menko Polhukam Luhut : Rencana Opsi Militer Pembebasan Sandera untuk Sementara dikesampingkan

Pemerintah RI benar-benar bersikap penuh hati-hati dalam menentukan pilihan (opsi) pembebasan 7 WNI ABK kapal yang disandera kelompok sempalan Abu Sayyaf. Meski sempat muncul banyak desakan untuk memasukan pasukan elit TNI dalam membebaskan 7 WNI tersandera di Filipina, Namun pemerintah RI tetap berusaha menahan diri. 

Karena itu, rencana opsi militer untuk sementara dikesampingkan. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Luhut Panjaitan, yang memastikan, opsi pengerahan pasukan militer untuk membebaskan tujuh WNI ABK yang disandera kelompok bersenjata Filipina sejak 21 Juni, masih dikesampingkan.

Opsi militer dengan pengerahan pasukan elit seperti Denjaka TNI AL untuk membebaskan WNI yang ditawan kelompok Abu Sayyaf, sementara dikesampingkan. (foto : merdeka)

“Kami masih melakukan perundingan untuk memilih opsi mana yang terbaik untuk dilakukan, tetapi opsi militer masih kami kesampingkan,” kata dia seusai rapat pusat krisis pembebasan sandera di Kantor Kementerian Politik, Hukum, dan HAM, di Jakarta, Jumat malam.

Berdasarkan pembicaraan antar menteri Indonesia dan Filipina, dalam hal ini menteri pertahanan dan menteri luar negeri, kedua belah pihak sepakat mempercayakan upaya pembebasan sandera kepada pemerintah baru Filipina di bawah kepemimpinan Presiden Rodrigo Duterte.

Tidak seperti sikap pemerintahan sebelumnya, Duterte disebut akan lebih mengedepankan kerja sama dengan pimpinan Moro National Liberation Front (MNLF), Nur Misuari, untuk bernegosiasi dengan kelompok penyandera Abu Sayyaf.

“Misuari mungkin yang akan membantu menyelesaikan masalah dengan kelompok Abu Sayyaf,” kata Pandjaitan. Misuari inilah yang pada dasawarsa ’90-an aktif menggelar perlawanan bersenjata kepada Istana Malacanang, agar pemerintahan (saat itu) Ferdinand Marcos mau memberi perhatian lebih kepada minoritas muslim di Filipina selatan.

Pemerintah Filipina mengandalkan pimpinan Moro National Liberation Front (MNLF), Nur Misuari (tengah) untuk bernegosiasi dengan kelompok Abu Sayyaf. (Istimewa)

Mengenai keberadaan ketujuh WNI ABK, Pandjaitan mengaku tidak ingin berspekulasi untuk menghormati kebijakan dan kinerja pemerintah serta intelijen Filipina, namun dia memastikan mereka semua dalam kondisi sehat.

“Ada beberapa informasi tetapi kita belum ingin membuka semua kepada media karena menyangkut keselamatan WNI,” katanya. Sementara itu, Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu, yang juga ikut rapat mengatakan, tujuh WNI ABK kapal tunda Charles 001 dan kapal tongkang Robby 152, tidak ada dalam lokasi yang sama.

Jika sebelumnya Ryacudu menyebut ketujuhnya berada di wilayah Panamao, Pulau Jolo, kini tiga diantaranya telah dipindahkan ke selatan yakni di Pulau Lapac, yang bagian dari Kepulauan Sulu, di selatan Filipina. 

Sumber : antaranews.com dan republika.co.id

Read More

Indonesia Kembali Kirim Tim Pengamat Indonesia, untuk Proses Perdamaian di Filipina Selatan

Tim Indonesia yang bertugas mendukung perdamaian antara Pemerintah Filipina dengan Kelompok MILF. (foto : infomed/ kemlu)

Indonesia kembali melepas Tim Pengamat Indonesia (TPI) unsur militer tahap kelima dan unsur sipil tahap kesembilan untuk bergabung dalam International Monitoring Team (IMT) di Filipina Selatan untuk periode tahun 2016-2017. Kontingen tersebut telah diberangkatkan sabtu kemarin (2/7) dari kantor Kementerian Luar Negeri.

Tim Pengamat Indonesia Dalam International Monitoring Team Unsur Sipil Tahap Ketujuh dan Kedelapan. (Foto: Infomed/Kemlu/Rasto)

Tim pengamat Indonesia terdiri dari 6 personil militer- Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan 3 personil sipil dari Kementerian Luar Negeri. Penugasan TPI-IMT merupakan bentuk komitmen dan dukungan Indonesia terhadap proses perdamaian antara Pemerintah Filipina dengan Moro Islamic Liberation Front (MILF). ]

Selain kegiatan pelepasan, pada hari yang sama juga dilaksanakan penyambutan kedatangan 8 orang kontingen yang telah bertugas sebagai TPI-IMT selama periode 2015-2016. Kontingen Indonesia periode 2015-2016 terdiri atas 5 personil unsur militer tahap keempat yang telah bertugas sejak Juli 2015 hingga Juni 2016 dan juga 3 personil unsur sipil tahap kedelapan yang telah bertugas sejak bulan Januari hingga Juni 2016.

Dengan kepulangan kontingen Indonesia periode 2015-2016, tercatat Indonesia telah mengirimkan sebanyak 64 orang personil TPI-IMT sejak tahun 2012 hingga Juni 2016.

Pasukan Filipina berjaga di kota Zamboanga, mengepung pasukan pemberontak MILF (AP Photo)

Direktur Sosbud dan OINB yang mewakili Direktur Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri dalam sambutannya menyampaikan bahwa Indonesia senantiasa mendukung Pemerintah Filipina untuk membawa percepatan dan kemajuan dalam proses perdamaian di Mindanao dengan mengedepankan dialog dan negosiasi damai serta melibatkan seluruh kelompok yang bertikai.

Acara pelepasan dan penyambutan TPI IMT ini juga dihadiri oleh Komandan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP-TNI), Brigjen. AM. Putranto. Komandan PMPP-TNI yang menyampaikankan sambutan Panglima TNI menekankan pentingnya menjaga kesuksesan misi dan juga keselamatan kontingen Indonesia.

“Seluruh anggota TPI-IMT wajib memiliki pemahaman yang menyeluruh mengenai mandat IMT, agar senantiasa berpedoman dan mematuhi standard operating procedures (SOP) IMT, menjaga nama baik bangsa dam melaksanakan arahan pimpinan serta dapat bekerjasama dengan personil IMT dari negara-negara lain,” jelas beliau.

Kelompok Moro Islamic Liberation Front (MILF) yang tidak puas dengan sikap pemerintah Filipina. (Istimewa)

IMT memiliki peran yang cukup signifikan dalam mendorong terciptanya situasi Mindanao yang aman, stabil dan damai serta mendukung penciptaan proses perdamaian di Filipina Selatan. Hal tersebut ditujukan dengan menurunnya ceasefire violation antara Pemerintah Filipina dengan kelompok MILF setelah dibentuknya IMT di Mindanao. 

Sumber : kemenlu.go.id

Read More

Calon Pramugari di China Mendapat Pelatihan Fisik Ekstrim

Di Provinsi Sichuan China, pramugari dilatih untuk melawan semua ancaman keamanan yang mungkin muncul di pesawat

Para calon pramugari mengambil pelajaran seni bela diri untuk menghadapi penjahat bersenjata.

Pelatihan ekstrem yang menantang untuk meningkatkan kebugaran fisik pramugari.

Selain latihan fisik yang ekstrem dalam satu sesi latihan, para pramugari wajib bisa menghancurkan piring dengan tangan telanjang.

 No pain, no gain.

Merasa aman sekarang. Para pramugari siap melucuti teroris dan mencegah hal yang terburuk terjadi di pesawat.

Bonus :  

Syarat untuk menjadi pasukan perempuan penjaga kehormatan Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) lebih berat lagi. Setelah lulus latihan fisik, mereka pun harus jago dalam baris berbaris. Kerapihan mereka akan dinilai dengan tarikan benang, untuk memastikan bahwa mereka berada dalam satu garis lurus. 

© PHOTO: CCTVNEWS

Sumber : JakartaGereater.com

Read More

Israel akan Ajak China dan Rusia Bangun Pulau Buatan di Gaza

Pengalaman China membangun pulau-pulau di laut sekarang ini, mungkin berguna bagi Israel sebagaimana Wakil Perdana Menteri, Yisrael Katz, mengusulkan proyek membuat sebuah pulau buatan di lepas pantai Jalur Gaza di Laut Mediterania. Katz melihat inisiatif ini sebagai platform untuk kerjasama internasional. 

Di antara negara-negara yang bisa ambil bagian dalam proyek ini, ia melihat Rusia dan China. Pulau ini rencanananya akan dibangun sekitar 4,5 kilometer dari pantai yang akan dilengkapi dengan pelabuhan, bandara, pabrik desalinasi air laut, pembangkit listrik dan hotel. Tidak ada rumah tinggal yang direncanakan di pulau ini.

Pulau ini akan terhubung ke Jalur Gaza oleh sebuah jembatan. Menurut Yisrael Katz, ini secara inheren merupakan proyek ekonomi, tetapi membawa kepentingan strategis dan politik. Seperti yang dinyatakan oleh Katz, program ini akan sangat memudahkan kehidupan penduduk di Jalur Gaza karena akan menjadi langkah penting jalan menuju pemisahan sipil dari Israel.

Dalam sebuah wawancara dengan Sputnik, Profesor dari Pusat Studi Hubungan Internasional di Universitas Cina, Yan Mian, mengatakan, “Jika proyek ini akan membantu memperbaiki situasi di sekitar Jalur Gaza, atau membantu Gaza, misalnya, dalam hal air tawar, atau pembangunan pelabuhan yang akan entah bagaimana mampu memberantas masalah kehidupan sipil di Gaza, maka China akan mempertimbangkan untuk mengambil bagian dalam proyek semacam itu.”

Pakar China dari Akademi Diplomatik, Ren Yuanzhe, juga berbagi pandangannya tentang masalah ini dengan Sputnik mengatakan bahwa, “Pertama-tama, Cina sangat penting mendekati resolusi damai untuk konflik Israel-Palestina. Kedua, pembangunan pulau-pulau juga dapat membantu menenangkan situasi di wilayah tersebut.”

Ahli lanjut mencatat bahwa China memprakarsai pembentukan Infrastructure Asia Investment Bank, menawarkan untuk membangun interkoneksi transportasi dan komunikasi pada skala internasional. Sudah ada proyek awal dari AIIB di Bangladesh, Indonesia, Pakistan dan Tajikistan.

“Oleh karena itu, masa depan pembangunan di Timur Tengah bisa menjadi platform bagi upaya internasional bersama,” kata Yuanzhe. Rusia adalah salah satu kekuatan yang terkemuka yang mungkin dapat berpartisipasi dalam proyek tersebut seperti Rusia memiliki pengalaman yang diperlukan dan pengetahuan tentang Timur Tengah, serta koneksi yang baik untuk kepala Negeri di wilayah tersebut, ujar politisi Israel Yisrael Katz.

Menurut laporan Washington Post, negara Yahudi itu secara aktif mencari mitra keuangan untuk proyek 5 miliar dolar. partisipasi Cina akan mencerminkan aspirasi geopolitik diplomasi ekonomi Beijing. Berbicara tentang kepentingan geopolitik China di wilayah tersebut, ilmuwan politik Israel dan presiden dari Institute of Partnership Timur, Rabbi Abraham Shmulevich, mengatakan “Bahkan, itu adalah ide lama tentang pembangunan pulau buatan. 

Hal itu dikemukakan bertahun-tahun yang lalu lebih dari satu dekade yang lalu, oleh Perdana Menteri Shimon Peres”. “Ide itu dari sudut pandang teknologi bisa dilakukan. Dalam hal perspektif politik dan ekonomi juga cukup jelas. 

Mengapa China diundang untuk berpartisipasi? Sama sekali tidak ada kejutan di sana karena China sangat berhati-hati, cerdas dan konsisten meningkatkan kehadirannya di wilayah sekitar Israel, “kata Smulevich. Dia lebih lanjut mengatakan bahwa China memiliki proyek-proyek investasi besar di Afrika dan Timur Tengah dan juga konsisten berinvestasi di infrastruktur transportasi global.

Laut Gaza, Palestina

“Tujuan strategis dan ekonomi yang jelas: untuk menjadi kekuatan dunia nyata, untuk mengontrol arus barang dan untuk berhenti menjadi negara yang sangat tergantung pada teknologi Barat dan investasi,” Smulevich menjelaskan berbicara tentang agenda China. Dia lebih lanjut mengatakan bahwa China sudah melaksanakan proyek transportasi di Israel.

“Cina selalu menawarkan kondisi investasi yang sangat baik, karena tujuannya adalah tidak hanya untuk memperoleh manfaat ekonomi, tetapi juga tujuan geopolitik – memperkuat pengaruh negara. Cina telah secara konsisten menguasai infrastruktur transportasi di dunia. partisipasi China dalam proyek Israel akan menjadi salah satu contohnya, “kata ahli. 

Ketika ditanya apa yang diminta Wakil Perdana Menteri Pertama Israel, Yisrael Katz, untuk melihat China sebagai potensi peserta mega-proyek ini, pemimpin redaksi dari penerbit Tel Aviv Berita Minggu, Leonid Belotserkovski, mengatakan, “Apa yang mendorong mereka terutama adalah kenyataan bahwa Cina membangun cukup cepat dan memberikan produk yang berkualitas tinggi. 

Saya dapat mengatakan bahwa orang-orang ini membangun dengan mengagumkan.” Dia lebih lanjut mengatakan bahwa Cina sudah terlibat dalam membangun pelabuhan Ashdod Israel yang merupakan pelabuhan modern baru.

“Orang Cina umumnya aktif dalam ekonomi Israel, terutama di bidang teknologi tinggi, di mana Israel biasanya menjadi pemimpin di dunia. Itu adalah sedikit berbahaya tapi apa yang bisa Anda lakukan, “kata Belotserkovski.

Lebih lanjut ia menambahkan bahwa peran pengembangan teknologi tinggi Israel di Cina cukup besar. Di bidang pertanian China, banyak yang dilakukan oleh para ahli Israel, termasuk pembiakan ternak di peternakan khusus. Oleh karena itu, kerja sama ini akan saling menguntungkan”.

Sumber : Sputniknews.com

Read More

Otoritas Perikanan Selangor Malaysia Lepaskan 19 Nelayan Indonesia yang Sempat Ditahan

Polisi Maritim Malaysia saat menangkap sembilan nelayan asal Indonesia yang melanggar wilayah perairan Malaysia tanpa izin.

Otoritas Perikanan Selangor, Malaysia, membebaskan 19 nelayan asal Indonesia yang sempat ditahan sejak 22 Juni, lalu. Para nelayan itu ditahan karena melintasi wilayah Negeri Jiran tanpa izin ketika mencari ikan.

19 nelayan asal Indonesia yang sempat di tahan Otoritas perikanan Selangor Malaysia selama 1 bulan lebih, akhirnya dibebaskan. (foto : KBRI Kuala Lumpur)

Demikian press rilis tertulis yang disampaikan Kedutaan Besar RI (KBRI) untuk Malaysia di Kuala Lumpur pada jum’at, 1 Juli. KBRI melaporkan bahwa Jabatan Perikanan Selangor telah melepaskan 19 nelayan Indonesia asal Rokan Hilir bersama kapal-kapal mereka menuju perbatasan laut Indonesia-Malaysia pada Jumat siang (1/7) waktu setempat.

Tiga kapal nelayan Indonesia tersebut dikawal oleh kapal Jabatan Perikanan Malaysia menuju perbatasan laut Indonesia-Malaysia. Sementara Kapal TNI-AL dari Pangkalan TNI-AL Dumai direncanakan akan melakukan penjemputan di perbatasan. 

Selain itu Satgas juga memberikan bantuan pakaian dan logistik kepada para nelayan sebagai bekal dalam perjalanan ke Tanah Air. Sebelumnya, Satgas Perlindungan KBRI Kuala Lumpur telah meminta akses kekonsuleran untuk menemui para nelayan yang ditahan di Kantor Polisi Banting, Selangor.

Semua nelayan dinyatakan berada dalam kondisi sehat dan mendapat perlakuan yang baik dari otoritas setempat. KBRI Kuala Lumpur menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Malaysia yang telah melepaskan 19 nelayan Indonesia. 

“Sehingga (nelayan) dapat kembali berkumpul bersama keluarga menjelang hari raya Idul Fitri,” tulis KBRI. Identitas ketiga kapal dan awaknya antara lain KM tanpa nama GT 8 dengan nakhoda Usman (32), warga Teluk Pulai dengan Anak Buah Kapal (ABK) bernama Misran, Atan Keong, Dodi, Ismail, Roni dan Alan Sera.

4 dari 19 nelayan Indonesia berpose bersama sesaat sebelum dilepaskan kembali ke tanah air. (foto : KBRI Kuala Lumpur)

Sedangkan Kapal Motor (KM) tanpa nama GT 6 dengan lambung kapal merah muda yang dinakhodai Ruji (28), warga Teluk Pulai dengan ABK bernama Ridho, Abdul, Junaidi, Irus, Hendra dan Dedi.

Terakhir KM tanpa nama GR 4 No 1192 yang dinakhodai Danter Siregar dengan ABK Tagor Malau, Dedi S, Rio P dan satu lagi tidak diketahui identitasnya. Seluruh nelayan itu berasal dari Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Para nelayan mengaku kurang memahami batas laut antara Indonesia dan Malaysia di Selat Malaka. 

Guna menghindari kejadian serupa di kemudian hari, KBRI Kuala Lumpur menghimbau agar para nelayan mencari informasi yang lengkap dari dinas perikanan setempat mengenai batas laut Indonesia-Malaysia.

Pemerintah RI menghimbau setiap Kapal nelayan tradisional setidaknya memenuhi standar keselamatan serta dilengkapi juga dengan GPS dan Automatic Identification System (AIS). 

Sumber : antaranews.com dan merdeka.com

Read More

Tiongkok Mengecam dan Menolak Keputusan Arbitrase Terkait Konflik LCS

Menteri Pertahanan Tiongkok, Chang Wanquan, berharap agar Tiongkok dan Indonesia dapat memperdalam kerja sama pragmatis dan mempromosikan hubungan militer. (Reuters/Sergei Karpukhin)

Pengadilan arbitrase internasional di Den Haag soal gugatan Filipina kepada Cina dalam sengkarut di Laut Cina Selatan mengumumkan akan membacakan keputusan pada 12 Juli mendatang. Tapi Cina telah mengecam dan menyatakan menolak yurisdiksi tribunal.

”Sekali lagi saya tekankan pengadilan arbitrase tidak punya yurisdiksi dalam kasus dan masalah yang relevan, dan tidak seharusnya menggelar sidang atau membuat keputusan,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Hong Lei, dalam pernyataan di situs web resmi kementerian, Kamis, 30 Juni 2016.

”Soal isu sengketa wilayah dan garis batas maritim, Cina tidak menerima penyelesaian sengketa dari pihak ketiga dan juga penyelesaian yang dipaksakan atas Cina,” dia menambahkan. Manila mengajukan gugatan terhadap Beijing pada awal 2013. 

Alasannya, setelah 17 tahun bernegosiasi, mereka sudah kehabisan cara politik ataupun diplomatik untuk menyelesaikan sengketa. Filipina menggugat klaim sejarah Cina atas 90 persen Laut Cina Selatan. Sejak awal, Cina telah menolak pengadilan arbitrase dan tidak mau hadir dalam setiap sidang.

Kementerian Luar Negeri Filipina berharap Cina mematuhi keputusan pengadilan. ”Meski tidak hadir, Cina tetap menjadi pihak dalam arbitrase dan terikat di bawah hukum internasional oleh keputusan tribunal,” kata Kementerian Luar Negeri Filipina dalam pernyataannya, Kamis.

Menurut Damos Domuli Agusman, pakar hukum internasional yang juga dosen di Universitas Indonesia dan Universitas Pelita Harapan, dari 15 butir gugatan Filipina dapat disarikan menjadi tiga pokok persoalan.

Pertama, soal sembilan garis putus (dash line) yang tertera pada peta Cina, apakah bertentangan dengan hukum laut internasional, United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS).

Kedua, apakah pulau/karang yang dikuasai Cina di Laut Cina Selatan berhak atas zona ekonomi eksklusif (ZEE) landas kontinen. Terakhir, soal apakah aktivitas reklamasi pulau/karang di Laut Cina Selatan melanggar ketentuan UNCLOS tentang perlindungan lingkungan laut. 

“Putusan tribunal tidak akan memenangkan atau mengalahkan penggugat atau tergugat. Sebab, karakter putusannya hanya bersifat menafsirkan pasal-pasal UNCLOS terhadap fakta hukum yang dipersoalkan,” kata Damos.

Meskipun tidak menyelesaikan sengketa, keputusan itu dapat memecahkan teka-teki soal klaim sejarah sembilan dash line dan status pulau/karang di Laut Cina Selatan. 

“Jika dua hal ini terjawab, maka dasar-dasar perundingan bagi negara yang bersengketa akan makin jelas,” ujar Damos lagi. Bagi Indonesia, menurut Damos, keputusan arbitrase tidak mengubah apa pun. Malah akan memastikan tidak adanya tumpang-tindih maritim dengan Cina seperti yang berulangkali ditegaskan Indonesia.

Sumber : JakartaGreater.com

Read More

Indonesai Sangat Memungkinkan Menuju Poros Maritim Dunia, Ibarat Nafsu Besar, tapi Tenaga Kurang

Harapan agar Indonesia menjadi negara poros maritim di dunia bukan tidak mungkin bisa diwujudkan, karena keberadaan Indonesia sebagai Negara Kepulauan menjadikannya sebagai surga Biodiversity terbesar dunia. Sebagian besar wilayah Indonesia merupakan lautan dan mengandung posisi strategis, baik dari aspek pertahanan, keamanan, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan.

Presiden Jokowi dalam paparan Indonesia Menuju Negara Poros Maritim Dunia.

Indonesia juga berada di persimpangan dunia, di antara dua benua dan dua samudera. Letak strategis ini menjadikan Indonesia penting bagi Negara manapun yang hendak membangun hubungan intemasional dan regional.

Selain itu Indonesia diapit dua samudera dan dua benua serta berbatasan dengan 10 negara yang mengelilingi Indonesia, mulai dari Malaysia, Singapura, India, Thailand, Vietnam, Filipina, Palau, Papua Nugini, Timor Leste, dan Australia. Namun demikian posisi Indonesia yang sangat memungkinkan menjadi poros maritim dunia, seakan ibarat nafsu besar, tenaga kurang.

Karena untuk mewujudkan itu, saat ini belum diikuti oleh infrastruktur dan armada yang belum dikelola dengan baik dan optimal, selain itu juga belum tersedianya keterampilan sumberdaya manusia serta sentra industri pengolahan dan perdagangan berbasis komunitas kelautan untuk menunjang poros maritim di sedikitnya sepuluh wilayah (zona) maritim, karena sektor kelautan bisa menghasilkan APBN yang sangat besar untuk menunjang poros maritim.

Berdasarkan pemikiran tersebut, Kebijakan pemerintah untuk mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia (PMD) merupakan suatu visi yang menuntut perubahan fundamental. Untuk itu, seluruh elemen bangsa dituntut untuk berkontribusi mewujudkan visi tersebut.

40 % wilayah perairan Indonesia di lewati oleh 10 negara yang mengelilingi.

Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Ade Supandi menyampaikan hal itu saat hadir sebagai pembicara pada Rakornas Pencegahan dan Pemberantasan Ilegal, Unreported, Unregulated Fishing, di Borobudur Hotel, Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Rabu (29/6). 

 “Saat ini yang paling terpenting adalah bagaimana mensinergikan elemen-elemen yang ada agar memiliki pemahaman yang sama sesuai dengan penerapan hukum internasional UNCLOS 82,” katanya. Menurut Ade, sebagai salah satu pemangku kepentingan yang mendapat tugas dari Presiden RI untuk turut serta dalam Satgas 115, TNI AL melaksanakan fungsinya sebagai penegak hukum di laut di bidang perikanan.

“Hal tersebut telah diatur dalam UNCLOS 82 maupun hukum nasional UU No. 45 tahun 2009 tentang perikanan,” ungkapnya. Rapat Koordinasi Nasional ini dibuka langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan RI Susi Pudjiastuti yang juga selaku Komandan Satgas 115.

Rapat ini diikuti oleh para personel dari TNI, Polri, Badan Kemanan Laut (Bakamla), Bea Cukai, pejabat imigrasi, serta Kejaksaan, dimana institusi-institusi tersebut tergabung dalam Satgas 115.

Target Presiden Jokowi membangun insfrastruktur tol laut sebagai kekuatan ekonomi poros maritim.

Selain KSAL, hadir juga sebagai pembicara dalam diskusi panel sesi pertama Rakornas tersebut yaitu Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam RI), Luhut Binsar Pandjaitan, Kepala Badan Kemanan Laut Laksamana Madya TNI Arie Sadewo dan Waka Baharkam POLRI Irjen Pol Eko Hadi S.

Pada kegiatan yang digelar selama dua hari ini juga dilaksanakan pemberian penghargaan kepada kapal patroli serta pangkalan yang berprestasi dan berkontribusi pada pemberantasan illegal fishing di wilayah yuridiksi Indonesia. 

Sumber : redaksiindonesia.com dan jpnn.com

Read More