Perang Urat Syaraf Ahok, Risma Mulai Bergemuruh

Jakarta – Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama mendapat reaksi keras dari Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini karena Ahok menyamakan Kota Surabaya dengan Kota Jakarta Selatan. Ahok menyatakan, sebenarnya dirinya tak pernah mengritik Risma.

“Kamu lihat, pernah enggak saya mengkritik Ibu Risma? Saya ngomong di forum resmi, ini (Risma) salah satu kepala daerah yang baik,” kata Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat (12/8/2016).

Ahok menyatakan ia ingin agar banyak kepala daerah berprestasi yang maju ke Pilgub DKI 2017, supaya warga Jakarta banyak pilihan kandidat yang sudah teruji. Tak ada niat darinya untuk meremehkan Risma dan Surabaya.

Perbandingan Surabaya dan Jakarta Selatan itu dilontarkan Ahok saat menanggapi perihal komparasi kondisi trotoar di Surabaya dengan di Jakarta. Ahok menyatakan selalu belajar dari kepemimpinan Risma, termasuk dia juga mau belajar soal penataan trotoar.

Ahok melanjutkan, kritikan dari Risma diterimanya dengan pikiran terbuka. Dia mengemukakan beberapa contoh. Pertama, soal penertiban kawasan prostitusi Kalijodo Jakarta yang dilakukan Ahok. “Sekarang kamu lihat, waktu saya hancurin Kalijodo, Ibu Risma kan kritik saya habis. 

Kamu baca berita semua. Ada enggak orang Jakarta atau saya marah? Enggak. Saya cuma anggap kalau dikritik ya saya belajar,” kata Ahok. Perbandingan dengan penertiban Kalijodo dengan penertiban lokalisasi Dolly Surabaya, pernah mengemuka. 

Namun Ahok menyimpulkan kondisi kedua tempat itu berbeda. Kalijodo ditertibkan karena berada di atas jalur hijau. Ahok melanjutkan contoh lain lagi. “Kamu tahu enggak, misalnya di semua forum-forum resmi, beliau juga bilang Jakarta kayak enggak ada pemerintah nih, jelek begitu, trotoarnya jelek. 

Saya malahan apa tahu enggak? Saya instruksikan orang-orang saya, ‘Eh, kamu belajar dong ke Surabaya,” tutur Ahok. Kemudian soal e-Budgeting. Ahok mengakui Surabaya punya sistem e-Budgeting yang baik sejak era Wali Kota Bambang Dwi Hartono. 

Ahok kemudian meminta bantuan konsultan e-Budgeting dari Pemerintah Kota Surabaya, Gagat Wahono, ke Jakarta. Begitu pula soal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Ahok menyuruh anak buahnya untuk belajar soal PTSP ke Surabaya.

“Waktu itu Bu Risma cerita kalau dia bisa kasih peringatan bunyi di handphone-nya. Ya kalau saya enggak mungkin bunyi ke saya dong. Saya langsung panggil PTSP, ‘Eh, Surabaya banyak sekali loh izin online. Masa punya kamu enggak belajar? Lu ke sana ke Surabaya.’,” kata Ahok.

Selain soal penertiban Kalijodo, pemerintahan daerah, e-Budgeting, dan PTSP, Ahok juga memerintahkan jajarannya untuk belajar soal pembayaran sistem paket untuk rumah sakit, disebut sistem INA CBG’s (Indonesia Case Base Group’s). Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan disuruh belajar ke Surabaya.

“Jadi saya justru mengikuti apa yang Surabaya lakukan,” kata Ahok.

Warga Surabaya Demo Desak Ahok Meminta Maaf

Meski sudah diminta langsung oleh Walikota Tri Rismaharini agar tidak terpancing emosi terkait penyataan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama yang dianggap merendahkan harga diri warga Surabaya.

Tidak menyurutkan puluhan warga Surabaya yang tergabung dalam Paguyuban Arek Surabaya (PAS) mendesak Ahok sapaan akrab Gubernur DKI meminta maaf secara terbuka pada warga Surabaya melalui media.

Mereka melakukan aksi di depan Balai Kota Surabaya. Selain membawa poster, PAS juga melakukan orasi, Jumat (12/8/2016).

“Ahok, jangan kau hina ibu kami. Kalau iri dengan pembangunan Surabaya jangan menyerang seperti ini,” kata Kusnan, korlap aksi saat orasi. Pihaknya juga mendesak Ahok meminta maaf secara terbuka pada warga Surabaya.

Sumber : Detik.com

Read More

TNI Bentuk Tim Khusus untuk Menyelidiki Kicauan Terpidana Mati Narkoba Freddy Budiman

Kicauan terpidana mati Freddy Budiman yang disampaikan melalui Kordinator Kontras, Haris Azhar membuat sejumlah institusi kemanan di Indonesia mulai melakukan investigasi. TNI membentuk tim khusus untuk menyelidiki kebenaran kicauan tersebut. 

TNI juga akan memberikan sanksi tegas jika ada anggotanya yang terlibat. Bahkan, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Mulyono menegaskan, Dia akan langsung memecat anak buahnya jika terbukti terlibat dengan jaringan narkoba Freddy Budiman.

Untuk mengantisipasi keterlibatan prajurit TNI AD dengan narkoba, KSAD menambahkan, dia telah memerintahkan untuk melakukan pengecekan dan pemeriksaan secara rutin. “Untuk institusi AD, rutin sudah ada pengecekan dan pemeriksaan secara sidak,” tegasnya di Jakarta, Rabu (10/8/2016).

Read More

Dugaan Jual Beli Organ Tubuh TKI yang Tewas di Malaysia

Kabareskrim Polri Komjen Ari Dono Sukmanto mengungkapkan adanya modus perdagangan organ tubuh yang baru. Hal itu terungkap setelah Bareskrim menemukan adanya tenaga kerja Indonesia (TKI) ?yang tewas di Malaysia dan dipulangkan ke tanah air beberapa waktu lalu.

Kabareskrim Polri Komjen Ari Dono Sukmanto membantah adanya praktik penjualan organ tubuh TKI yang tewas di Malaysia.

?”Beberapa waktu yang lalu ada korban trafficking juga yang meninggal dunia di Malaysia karena gantung diri dan dimakamkan di Nusa Tenggara Timur,” ujar Ari di sela-sela konferensi pers kasus tindak pidana perdagangan orang di Mabes Polri, Jakarta, Senin (1/8).

Menurut Ari, ada perbedaan pola otopsi antara Indonesia dengan Malaysia. ?Di Indonesia, katanya, Ari, autopsi dilakukan dengan membedah tubuh jenazah, akibatnya banyak jahitan di jasad TKI perempuan yang meninggal bunuh diri tersebut.

Hal ini disebabkan karena teknik otopsi di Malaysia berbeda dengan di Indonesia. “Mereka biasanya membuka jenazah dari tangan sampai kaki. Namun semua organnya masih dalam keadaan lengkap,” ujar Ari, Senin (1/8).

“Karena memang pola atau cara otopsi di Malaysia itu tidak sama dengan Indonesia,” jelas dia. Sementara, saat jenazah orang yang gantung diri itu dikembalikan di NTT, pihak keluarga melihat adanya kejanggalan. Sebab, pihak keluarga melihat adanya jahitan dari ujung kaki hingga kepala.

Jasad Dolfina Abuk, 30 tahun, TKI asal Timor Tengah Utara (TTU) yang tewas di Malaysia dipulangkan ke kampung halamannya dengan tubuh penuh jahitan.

“Mereka buka dari tangan sampai dengan kaki. Di Malaysia dijahit, di sini tidak. Jadi tidak ada jual beli organ tubuh,” jelas Ari. Ari tidak mengingat jelas tanggal kematian warga NTT tersebut.? “Tapi meninggal pada Juli 2016 di Malaysia, jenazah sudah dimakamkan di NTT,” imbuhnya.

Ari menambahkan, dugaan penjualan organ tubuh itu sudah dalam penyelidikan Bareskrim Polri. Namun, Ari menolak menjelaskan sudah sejauh mana hasil penyelidikannya. “Dari data bahwa betul hasil data pengiriman jenazah betul-betul ada. 

Namanya juga dipalsukan ini yang kita cari,” tandas Ari. Sebelumnya sempat ramai diberitakan, TKI asal NTT Yufrinda Selan (19), dari Desa Tupan, Batu Putih Kabupaten Timor Tengah Selatan meninggal dunia di Malaysia pada 13 Juli 2016.

Desakan dari berbagai elemen untuk pemerintah RI membongkar dugaan praktek perdagangan organ TKI secara Ilegal di Malaysia.

Jasad TKI tersebut sudah dikirim pulang ke kampung halamannya. Namun, keluarga korban terkejut ketika melihat kondisi mayat penuh dengan jahitan. Keluarga korban menduga organ penting milik almarhumah sudah diambil oleh majikannya sebelum dikirim pulang ke Indonesia.

Gubernur NTT Frans Lebu Raya bahkan sempat meminta agar kasus tersebut diproses sesuai aturan hukum yang berlaku. Keluarga korban Yufrinda Selan pun telah mendatangi Komisi V DPRD NTT untuk meminta kejelasan dari pemerintah melalui dewan setempat tentang kematian Yufrinda. 

Sumber : jpnn.com dan antaranews.com

Read More

Australia dan Pakistan Menentang Eksekusi Mati Kasus Narkoba Jilid III

Pemerintah Indonesia akan segera melaksanakan eksekusi mati jilid III terhadap terpidana mati kasus narkoba. Beberapa orang diantaranya merupakan Warga Negara Asing (WNA) asal Pakistan dan Nigeria.  

Dalam pertemuan antar Menteri Luar Negeri se-ASEAN, eksekusi mati yang dilakukan Indonesia mendapat penolakan. Salah satunya datang dari Australia. Melalui menteri luar negeri Julie Bishob, Australia dengan tegas menentang eksekusi mati tersebut. 

Indonesia adan Australia memang pernah bersitegang, setelah Pemerintah Indonesia mengeksekusi mati dua warga negara Australia, Chan dan Sukumaran, pada eksekusi mati jilid II. Sikap serupa juga disampaikan oleh para diplomat asing dan kelompok HAM. 

Pakistan juga menyampaikan keprihatinannya. Bahkan, kementerian luar negeri Pakistan memanggil duta besar Indonesia untuk menyampaikan protes kepada Pemerintah Indonesia. 

Pemerintah Indonesia belum menyampaikan berapa jumlah terpidana mati yang akan dieksekusi. Namun, informasi yang berdar ada 14 terpidana mati yang akan dieksekusi.

Sumber : JakartaGreater.com

Read More

Biografi Muhadjir Effendy, Mendikbud Baru, Sosok Intelektual Muslim yang Paham di Bidang Militer

Presiden Jokowi telah mengumumkan nama-nama menteri baru hasil reshuffle kabinet. Salah satunya adalah Muhadjir Effendy yang menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menggantikan Anies Baswedan. Jokowi mengumumkan nama Muhadjir Effendy sebagai Mendikbud baru di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (27/7).

Muhadjir Effendy, Sosok rektor UMM yang dikenal dekat dengan mahasiswa.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno dalam pembacaan biografi menuturkan, Muhadjir memiliki rekam jejak yang panjang di bidang pendidikan. Beberapa kali menjadi rektor Universitas Muhammadiyah Malang, menjadi Ketua PP Muhammadiyah bidang pendidikan kebudayaan dan litbang sampai sekarang.

“Beliau berpengalaman sekaligus membangun fondasi penting dalam berbagai lembaga. Bukan hanya bidang pendidikan tinggi, Beliau juga memimpin pendidikan dan kebudayaan di segala bidang. Jadi sudah sangat berpengalaman mengelola bidang pendidikan dan kebudayaan,” ucap Pratikno.

Dikutip dari www.umm.ac.id, Muhadjir Effendy merupakan seorang sosiolog yang ahli di bidang militer dan sekaligus sebagai intelektual muslim. Rektor kelima Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) ini mengawali kariernya di UMM sebagai karyawan honorer, dosen, dan kemudian mulai menjabat sebagai Pembantu Rektor III sejak tahun 1984 pada saat rektor dijabat oleh Malik Fadjar.

Selain mengabdi di bidang pendidikan, Muhadjir juga dikenal sebagai seorang kolumnis yang banyak menyoroti masalah agama, pendidikan, sosial, politik dan juga tentang kemiliteran. Kemampuannya menulis esai didasari oleh pengalaman sewaktu mahasiswa sebagai seorang wartawan yang membidani lahirnya ‘Komunikasi’, koran kampus di tempatnya kuliah dan mengajar dan koran kampus Bestari di UMM.

Muhadjir Effendy, sosok sederhana pekerja keras yang meniti karir dari bawah mulai dari karyawan honorer hingga menjadi rektor.

Kegiatan sosial banyak dilakukan dengan perannya sebagai pengurus Muhammadiyah mulai tingkat ranting hingga PP Muhammadiyah. Selain itu juga dipercaya menjadi salah satu anggota Badan Narkotika Nasional (BNN), Pendekar Tapak Suci, Pengurus HMI, Dewan Penasihat Asosiasi Wartawan Indonesia wilayah Malang Raya, dan bahkan sempat mengabdikan di bidang politik sebagai salah satu Ketua di Dewan Pakar Golkar daerah Malang.

Muhadjir Effendy dilahirkan di Madiun pada 29 Juli 1956. Ia merupakan putra ke-6 dari 9 bersaudara dari Soeroja dan Ibu Sri Soebita. Setelah menempuh pendidikan formal mulai SD hingga PGAN 6 tahun di daerah asalnya, Muhadjir kemudian melanjutkan kuliah di IAIN Malang dan memperoleh gelar Sarjana Muda (BA) tahun 1978. 

Lalu dia menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana di IKIP Negeri Malang (sekarang UM) tahun 1982. Pendidikan strata 2 diselesaikan di Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada dan memperoleh gelar Magister Administrasi Publik (MAP) tahun 1996. 

Tahun 2008, Muhadjir berhasil menyelesaikan pendidikan strata 3 pada Jurusan Ilmu-ilmu Sosial dan memperoleh gelar doktor bidang sosiologi militer di Program Doktor Universitas Airlangga. Selain pendidikan formal, dia juga beberapa kali mengikuti kursus di luar negeri, antara lain di National Defence University, Washington DC (1993) dan di Victoria University, British Columbia, Canada (1991).

Semasa kuliah, Muhadjir menekuni profesi sebagai wartawan di beberapa koran, antara lain: Komunikasi (koran kampus IKIP Malang) sejak tahun 1982, koran Bestari UMM (1986), majalah Semesta Surabaya (1979-1980), koran Warta Mahasiswa (Dirjen Dikti) 1978-1982, koran Mimbar Univ. Brawijaya (1978-1980), dan Mingguan Mahasiswa (Surabaya) pada tahun 1978. Hingga sekarang, dia masih aktif menulis berbagai artikel di beberapa koran lokal, regional.

Muhadjir Effendy, Sosok Intelektual Muslim yang pernah menjadi seorang jurnalis.

Muhadjir juga sudah menulis banyak buku, antara lain: Dunia Perguruan Tinggi dan Kemahasiswaan bersama Prof HA Malik Fadjar, MSc (1989), Bunga Rampai Pendidikan (1992), Masyarakat Ekuilibrium: Meniti Perubahan dalam Bingkai Keseimbangan (2002), Pedagogi Kemanusiaan: Sebuah Refleksi (2004), Profesionalisme Militer: Profesionalisme TNI (2008), dan lain-lain. 

Pada buku terakhirnya ini, Muhadjir menguraikan tentang profesionalisme militer, khususnya TNI, setelah era Reformasi. Muhadjir Effendy yang menikah dengan Suryan Widati, dosen Poltek Negeri Malang, kini dikaruniai dua putra: Muktam Roya Azidan yang lahir pada 9 Maret 2005 dan Senoshaumi Hably lahir 9 Oktober 2006.

Berikut Biodata singkat Muhadjir Effendy :

Tempat/ Tanggal Lahir : Madiun, 29 Juli 1956
Profesi/ Status : Pegawai Negeri Sipil, Dosen Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang

Nama Istri : Suryan Widati, SE, MSA, Ak, CA.

Nama Anak 1. Muktam Roya Azidan 2. Senoshaumi Hably 3. Harbantyo Ken Najjar Pendidikan Terakhir

Pendidikan

Menyelesaikan SD hingga PGAN di Madiun

Perguruan Tinggi

1. S-3, Ilmu-Ilmu Sosial Pascasarjana, Universitas Airlangga, Surabaya, Lulus tahun 2008.
2. S-2, Magister Adminsitrasi Publik (MAP), UGM Lulus tahun 1996.
3. Sarjana Pendidikan Sosial Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Malang (Sekarang Universitas Negeri Malang).
4. Sarjana Muda, Fak. Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Malang (Sekarang Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang).

Kursus

1. National Defence University, Washington DC (1993)
2. Victoria University, British Columbia, Canada (1991)

Pengalaman kerja di bidang Jurnalistik

1. Komunikasi (koran kampus IKIP Malang) sejak tahun 1982.
2. Koran Bestari UMM (1986).
3. Majalah Semesta Surabaya (1979-1980).
4. Koran Warta Mahasiswa (Dirjen Dikti) 1978-1982.
5. Koran Mimbar Univ. Brawijaya (1978-1980).
6. Mingguan Mahasiswa (Surabaya) pada tahun 1978.

Sumber : liputan6.com dan republika.co.id

Read More

AMM ke-46, Menlu Retno Bahas Ratifikasi Protokol SEANWFZ Kepemilikan Senjata Nuklir

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di hari pertama pertemuan menteri ASEAN ( Asean Ministerial Meeting) ke-49,di Laos, langsung melakukan pembahasan terkait SEANWFZ (South East Asia Nuclear Weapon Free Zone), Dihadapan sejumlah menteri Negara ASEAN, Retno menegaskan pentingnya ASEAN untuk mendorong proses tanda tangan dan ratifikasi protokol SEANWFZ oleh negara yang memiliki senjata nuklir.

“ASEAN harus membangun komunikasi dengan negara pemilik senjata nuklir untuk mengindentifkasi isu yang masih menjadi hambatan,” tegas Menlu, Menlu juga menyampaikan komitmen Indonesia untuk mematuhi segala isi dalam perjanjian yang tertuang di SEANWFZ. 

Sebagai salah satu bentuk komitmen tersebut, Indonesia saat ini tengah membuat rancangan undang-undang terkait keaBmanan nuklir, yang intinya akan memberikan sanksi bagi siapa saja yang menggunakan, memiliki, dan menyimpan senjata nuklir.

Read More

Satgas Tinombala Berhasil Menangkap Istri Santoso Tanpa Perlawanan

Istri Santoso akhirnya berhasil ditangkap oleh Satgas Tinombala di sekitar Tambarana, Poso Pesisir Utara, Sulawesi Tengah, Sabtu (23/7/2016), sekitar pukul 09:30 WITA.

“Kita dapat laporan Jumiatun Muslimayatun, istri Santoso, tertangkap Satgas yang sedang berpatroli. Barang bukti masih dikembangkan. Kini pelaku sudah di Poso,” kata Kadensus 88/Antiteror Brigjen Eddy Hartono. Dengan tertangkapnya istri pentolan Mujahidin Indonesia Timur Santoso, jumah buron terror kelompok Santoso kini tinggal 18 orang termasuk Basri dan Ali Kalora.

“Istri Santoso itu asal Bima, NTB,” lanjut Eddy. Saat terjadi baku tembak antara Satgas Tinombala dengan kelompok Santoso yang berjumlah lima orang di Tambarana, Poso Pesisir Utara Senin petang (18/7/2016), tiga anggota kelompok Santoso berhasil melarikan diri, yakni satu pria dan dua wanita. 

Polisi menduga tiga orang yang kabur yakni Basri, sementara dua perempuan tersebut merupakan istri Basri dan istri Santoso, yang kini sudah berhasil ditangkap. Santoso sendiri telah dipastikan tewas tertembak. Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian mengatakan Jumiatun Muslimayatun alias Delima merupakan istri kedua dari Santoso yang ikut dalam pelarian kelompok teroris tersebut. 

Ia ditangkap dalam keadaan hidup dan tanpa ada perlawanan kepada petugas. “Sekarang, lagi dibawa ke Polda Sulawesi Tengah untuk diperiksa. Nanti dia akan diurus oleh polwan,” tutur Tito setelah mengikuti kegiatan Bhakti Kesehatan Polri 2016 di Gelanggang Olahraga (GOR), Cendrawasih, Cengkareng, Jakarta Barat, Sabtu (23/7/2016).

Tito menjelaskan, Delima akan diminta keterangan sekaligus diperiksa kesehatannya karena selama pelarian, ia selalu berada di hutan. Delima juga akan mendapat penjagaan khusus dari polwan. Dalam penangkapan tersebut, polisi tidak menemukan senjata atau bahan peledak di tubuh Delima. 

Sumber : JakartaGreater.com

Read More

Pengadilan Rakyat Inernasional Memaksa Indonesia untuk Segera Meminta Maaf Dalam Peristiwa 1965

Setelah dinyatakan bersalah dalam peristiwa 1965 oleh International People’s Tribunal (IPT) di Den Haag, Indonesia dipaksa untuk bertanggung jawab dan meminta maaf kepada para korban pembantaian. Hal ini ditegaskan Hakim Ketua IPT, Yacoob. 

Ada sepuluh dakwaan dalam persidangan, yaitu perbudakan, penyiksaan, pembunuhan masal, kekerasan seksual, propaganda palsu, keterlibatan negara lain, genosida, kekerasan seksual, pengasingan, dan perbudakan.

“Tindakan pembunuhan massal, dan semua tindak pidana tidak bermoral pada peristiwa 1965 dan sesudahnya, dan kegagalan untuk mencegahnya atau menindak pelakunya, berlangsung sepenuhnya di bawah tanggung jawab Negara Indonesia,” tegas Yacoob, Rabu (20/7/2016).

Atas dasar inilah Yacoob meminta Pemerintah Indonesia untuk segera meminta maaf. “Karena tindakan ini diarahkan pada kelompok-kelompok tertentu, dengan tujuan khusus untuk menghancurkan sekelompok, sebagian atau seluruhnya. 

Tindakan tersebut menyangkut sejumlah tindakan yang tertera dalam Konvensi Genosida 1948,” tambahnya. Sementara itu Presiden Jokowi beberapa kali telah menegaskan tidak akan meminta maaf kepada keluarga PKI, terkait kasus 1965.

Read More

Sri Sultan HB X : Yogyakarta Tidak Memberikan Ruang Bagi Separatis untuk Kemerdekaan Papua

Aksi mahasiswa Papua yang menyuarakan Papua merdeka di depan Asrama mereka di Jalan Kusumanegara, Yogyakarta, mendapatkan kecaman keras dari Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X. 

Sultan secara tegas melarang kegiatan berbau separatisme di wilayahnya. Termasuk soal aksi mahasiswa Papua yang menginginkan Papua merdeka. “Jogjakarta bukan untuk memberikan ruang separatis untuk memisahkan Indonesia,” ujar Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan HB X saat ditemui di bangsal Kepatihan, Rabu (20/7).

Polisi berpakaian preman membekuk warga Papua yang melakukan demonstrasi di depan Asrama Mahasiswa Papua di Yogyakarta, Jumat (15/7). Mereka menggelar aksi menuntut kemerdekaan Papua. (foto: Liputan6.com/Boy Harjanto)

Sultan mengatakan pihaknya sebagai pembina wilayah melihat aksi itu juga dilakukan tidak hanya di wilayah Yogyakarta. Menurut dia, aksi yang berbau separatisme harus menjadi perhatian semua pihak. “Kita sepakat saya pembina wilayah dan Forkompimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) pembina teritorial. 

Itu juga tidak ada, di sini saja apa itu maunya. Kan, didatangkan dari daerah lain,” kata dia. Ia meminta agar warga Jogja menjauhi ide-ide dan pemikiran separatis. Menurut Sultan, aspirasi yang dilontarkan sebagian mahasiswa Papua di Yogyakarta merupakan aspirasi berulang dan diucapkan setiap tahun dalam rangka memperingati gerakan Papua Merdeka.

Sultan menjelaskan, mahasiswa Papua boleh menuntut ilmu dan dan tinggal di Yogyakarta. Tetapi mahasiswa Papua tidak boleh menyuarakan aspirasi publik tentang penentuan nasib sendiri akan Papua Barat.

Menurut Sultan, mahasiswa Papua silakan saja menyuarakan aspirasi tersebut tetapi di luar Yogyakarta. “Kalau dia (mahasiswa Papua) masih ngotot silakan saja dilakukan di tempat lain, tidak di Jogja. Jogjakarta bukan untuk memberikan ruang separatis,” ujar Sultan.

Pasukan Brimob Polda DIY mengamankan sejumlah warga Papua yang melakukan demonstrasi di depan Asrama Mahasiswa Papua di Yogyakarta, Jumat (15/7). (foto: Liputan6.com/Boy Harjanto)

Sementara itu ketika ditanyai perihal perilaku aparat yang melakukan tindakan represif pada mahasiswa Papua, dia membantah akan hal tersebut. Menurutnya itu hanya informasi palsu. “Apanya yang represif, kan enggak ada yang dipukuli,” tuturnya.

Sultan meminta agar masyarakat tidak mempercayai isu di media sosial yang menyebut bahwa Yogya tidak aman pasca-aksi mahasiswa Papua tersebut. “Yang namanya isu jangan dianggap fakta,” tutur dia.

Sultan pun berharap pemberitaan tentang aksi para mahasiswa Papua itu tidak dibesar-besarkan. Sebab ditakutkan pemberitaan dapat di belokkan untuk tujuan tertentu. “Kalau (mahasiswa Papua) dipukuli buktinya apa. Kalau ada fotonya masalah lain.

Saya takutnya by design, karena yang muncul di media online pakai koteka, kan bukan gambar di situ. Jangan diperpanjang lah, demokrasi itu pilihan bukan tujuan. Demokrasi itu menerjang nasionalisme maka propinsi merdeka sendiri-sendiri,” Sultan menadaskan.

Salah satu mahasiswa Papua yang ditangkap aparat Polresta Yogyakarta, Jumat (15/7). (foto: Metrotvnews.com/Ahmad Mustaqim)

Terkait rencana DPRD Papua yang akan menemui Sultan, ia mengaku akan menerimanya dengan tangan terbuka. “Silakan saja kalau mau bertemu saya. Tetapi, saya belum menerima suratnya,” kata dia. 

Sementara itu rencannya siang ini (21/7) Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Natalius Pigai, mendatangi kantor gubernur DIY untuk bertemu Sultan HB X. Natalius akan menyodorkan fakta-fakta akan info adanya tindakan represif aparat terhadap mahasiswa Papua yang didapatkan dari keterangan korban. 

Sumber : liputan6.com dan merdeka.com 

Read More

Diduga Santoso Tewas, karena Terlibat Baku Tembak dengan Satgas Tinombala

Santoso alias Abu Wardah. (liputan6.com)

Satuan Tugas Tinombala terlibat baku tembak dengan kelompok teroris di Pegunungan Sambarana, Poso, Senin (18/7) sore. Dalam baku tembak itu, dua orang tidak dikenal tewas. Diduga, salah satu dari dua korban tewas itu adalah Santoso alias Abu Wardah.

Namun, Kapolri Jenderal Tito Karnavian belum dapat memastikan bahwa salah seorang korban tewas itu adalah Santoso. “Baku tembak antara tim kami dengan ada lima orang di daerah Tambarana.

Saya dapat informasi, ada dua orang yang tertembak meninggal dunia, kemudian tiga orang lagi melarikan diri dan disita juga satu senjata M16. Kami belum tahu siapa dua orang ini,” ujar Jenderal Tito, Senin (18/7).

Jenderal Tito menjelaskan bahwa terdapat tahi lalat didahi salah satu korban, yang menjadi ciri khas Santoso. “Memang ada tanda tahi lalat di sini (seraya menunjuk bagian dahi) yang menjadi ciri khas Santoso. Tetapi sekali lagi, saya belum bisa konfirmasi. 

Teman-teman juga sedang melakukan evakuasi untuk identifikasi siapa yang bersangkutan,” ujarnya. Jenazah kedua korban tewas itu akan dibawa ke RS Bhayangkara di Palu untuk dibersihkan dan diidentifikasi.

Sumber: detik.com dan beritasatu.com

Read More

Untuk Memperingati HUT RI, Kapal Pencuri Ikan Akan Ditenggelamkan di Natuna

Kapal milik nelayan asing ditenggelamkan oleh TNI Angkatan Laut, di Perairan Anambas, Kepulauan Riau, Jumat (5/12/2014). Sebanyak tiga kapal Vietnam yang ditangkap TNI Angkatan Laut ditenggelamkan sebagai sikap tegas pemerintah Indonesia terhadap aksi pencurian ikan yang merugikan negara hingga Rp 300 triliun per tahun. (TRIBUN BATAM/ ARGIANTO DA NUGROHO)

Pada perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia tahun ini, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti berencana kembali melakukan penenggelaman kapal asing pencuri ikan. Rencananya, penenggelaman itu dilakukan di perairan Natuna, Kepulauan Riau.

“Ada perayaan 17 Agustus kita lakukan tahun ini di Natuna, kita siapkan dengan penenggelaman kapal,” ujar Susi di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Senin (18/7).

Susi menjelaskan bahwa dirinya akan terlebih dulu mengunjungi Natuna pada hari Jumat (22/7) esok. “Jumat ini saya akan ke Natuna untuk siapkan rumah dari nelayan Natuna di sana, fasilitas cold storage. Juga ada peletakan batu pertama, untuk fasilitas detensi untuk tempat penahanan nelayan. 

Kemudian peletakan batu pertama untuk Puskodal (Pusat Komando TNI AL) dan sentra perikanan,” katanya. Sebelumnya, Susi mengatakan bahwa akan kembali menenggelamkan 30-40 kapal asing pencuri ikan usai Idul Fitri. Penenggelaman kapal asing itu dilakukan setelah melalui proses hukum dan dinyatakan inkracht. 

Kapal-kapal itu berasal dari berbagai negara seperti Thailand, Vietnam dan Tiongkok. Sejak dibentuk pada bulan September 2015, Satgas Pemberantasan IUU Fishing telah menenggelamkan 176 kapal pencuri ikan.

Sumber: liputan6.com dan kompas.com

Read More

Sebanyak 2.839 Tentara Pro Kudeta Turki Terancam Hukuman Mati

Sebanyak 2.839 Tentara pro kudeta yang berhasil ditangkap, menanti hukuman berat dari pemerintah Turki.

Janji pemerintah Turki untuk menjatuhkan hukuman berat kepada kelompok pro kudeta benar-benar akan direalisasikan. Salah satu hukuman berat yang kini tengah dipertimbangkan adalah memberlakukan kembali hukuman mati bagi mereka yang terlibat dalam kudeta militer melawan Presiden Recep Tayyip Erdogan.

Aksi kudeta oleh ribuan anggota militer di Turki pada 15 juli berhasil digagalkan.

Pemerintah Turki terakhir kali menerapkan eksekusi mati pada tahun 1980-1984 kepada pihak yang terlibat dalam upaya kudeta militer. Undang-undang Hukuman mati sendiri, memang sudah lama dicabut oleh pemerintah Turki sejak tahun 2004.

sejarah eksekusi mati besar-besaran bagi ribuan anggota kelompok kudeta itu nampaknya ingin diulangi oleh Turki di bawah pemerintahan Presiden Recep Tayyip Erdogan, pasca insiden kudeta militer pada Jumat 15 Juli 2016, yang menewaskan 265 orang.

Wakil Pemimpin Partai Keadilan dan Pembangunan yang kini memerintah, Mehmet Muezzinoglu mengatakan pemerintah akan menerbitkan aturan yang akan mengeksekuti ribuan tentara yang dinilai berkhianat.

“Kami akan melakukan tindakan, yang akan meminta eksekusi bagi mereka yang terlibat dalam percobaan kudeta,” ujar Muezzinoglu dalam akun Twitternya.

Hampir 3 ribu tentara pro kudeta ditangkap.

Cuitan itu pun mendapat komentar dengan tagar #Idamistiyorum yang berarti saya ingin ada hukuman mati. Tagar tersebut menjadi tren teratas di Twitter Turki. Dilansir Independent, tagar tersebut digunakan lebih dari 23 ribu kali.

Salah satu tokoh penting yang dituding terlibat dan disebut akan mendapat ganjaran hukuman mati adalah Jenderal Bekir Ercan Van, komandan dari Incirlik Air Base. Sementera pembantu senior militer untuk Erdogan, Kolonel Ali Yazici, juga telah ditahan dan diprediksi akan menerima hukuman serupa.

Pada Minggu pagi waktu setempat, di tengah acara pemakaman salah satu korban tewas, Erdogan membuka kembali opsi hukuman mati bagi mereka yang terlibat kudeta. “Sebagian rakyat meneriakkan ‘kami ingin hukuman mati’. 

Kita tidak bisa mengabaikan permintaan rakyat dalam demokrasi, ini adalah hak Anda. Permintaan ini harus dievaluasi oleh pihak yang berwenang sesuai dengan konstitusi,” ujar Erdogan. “Virus ini akan dibersihkan dari semua departemen pemerintahan,” imbuhnya.

Akibat insiden kudeta militer, 265 orang dilaporkan tewas, termasuk anggota militer pro kudeta.

Erdogan sendiri telah menduga-duga mantan sahabatnya yang merupakan ulama kharismatik Turki, Fethullah Gulen, sebagai otak dari usaha menggulingkan pemerintahannya. Sebelumnya, Perdana Menteri Binali Yildirim juga telah bersumpah bahwa para pelaku kudeta akan membayar harga yang sangat mahal.

Seperti diberitakan sebelumnya, Sedikitnya 2.839 tentara di Turki melakukan gerakan kudeta pada Jumat (15/7) waktu setempat. Ratusan orang meninggal dalam peristiwa tersebut setelah militer menembaki kerumunan massa yang menentang kudeta. Gerakan kudeta dilakukan di dua kota besar Turki, Ankara dan Istanbul. Namun, gerakan kudeta tersebut kemudian berhasil digagalkan pemerintah. 

Sumber : jpnn.com, republika.co.id dan okezone.com

Read More

Perlahan Tapi Pasti Malaysia Mulai Klaim 28 Desa di Nunukan

Masalah tapal batas antara Indonesia dan Malaysia kembali mencuat. Perlahan tapi pasti, Malaysia mulai mengklaim 28 desa di Kecamatan Lumbis Ogong, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Pemerintah Malaysia mengacu pada perjanjian penjajah Belanda dengan Inggris sebagaimana yang dimiliki Malaysia. Selain itu, 28 desa di Lumbis Ogong masih berstatus Outstanding Boundry Problem (OBP).

“Walaupun 28 desa di Kecamatan Lumbis Ogong saat ini masih dalam penguasaan Indonesia tetapi situasinya dapat berubah menjadi milik Malaysia apabila tidak secepatnya diselesaikan secara politik,” ujar anggota DPRD Provinsi Kalimanta Utara, Hermanus, Senin (18/7/2016).

Dia menambahkan, meskipun sudah beberapa kali diadakan perundingan dengan Malaysia, namun belum ada keputusan terkait status 28 desa tersebut. Sementara itu, Pemuda Perbatasan Kabupaten Nunukan, Lumbis menegaskan Pemerintah Malaysia saat ini gencar memberikan berbagai macam fasilitas kepada warga yang berdomisili di 28 desa tersebut. 

Diantaranya, memberikan kartu identitas penduduk, pengobatan gratis dan membangun infrastruktur sepanjang tapal batas, dengan nilai proyek Rp960 miliar.

Read More

Efek Putusan Hukum Laut Cina Selatan Menguntungkan Bagi Indonesia

Putusan Mahkamah Arbitrase Internasional yang memenangkan gugatan negara Filipina atas Cina di Laut Cina Selatan akan menguntungkan Indonesia apabila muncul sengketa perbatasan dengan Cina. Pakar hukum laut mengatakan putusan tersebut akan menjadi sumber hukum internasional atas klaim historis Cina di wilayah perairan Indonesia di kawasan Natuna.

Walaupun Cina dan Indonesia selalu menyatakan tidak ada masalah perbatasan perairan, tetapi insiden penangkapan kapal-kapal nelayan Cina oleh TNI baru-baru ini di perairan Kepulauan Natuna, membuktikan masalah itu nyata.

Cina mengklaim perairan Natuna sebagai wilayah tradisional penangkapan ikan mereka. Sebuah sikap yang jelas-jelas ditolak oleh Indonesia dengan mengedepankan klaim Zona Ekonomi Eksklusifnya.

Guru besar kajian hukum laut dari Universitas Padjajaran, Bandung, Etty Agoes, mengatakan klaim historis Cina atas wilayah Natuna itu, jika nantinya menjadi sengketa terbuka dengan Indonesia, dapat dilemahkan dengan putusan Mahkamah Arbitrase tersebut.

“Kita dapat gunakan (putusan Mahkamah Arbitrase) nanti seandainya ada apa-apa (sengketa) dengan Cina,” kata Etty Agoes kepada BBC Indonesia, Selasa (12/07) malam. Menurutnya, putusan itu ‘menguntungkan’ Indonesia karena keputusan pengadilan merupakan sumber hukum internasional.

“Karena keputusan pengadilan itu dikenal di dalam hukum internasional, yaitu salah-satu sumber hukum internasional,” tambahnya. Selain itu, lanjutnya, putusan Mahkamah Arbitrase yang menolak klaim historis Cina atas Laut Cina Selatan dapat digunakan Indonesia untuk masalah di perairan Natuna.

Selama ini Cina mengklaim perairan Natuna sebagai wilayah tradisional nelayan mereka mencari ikan. “Putusan pengadilan itu menguatkan bahwa alasan histotis tersebut tidak ada landasan hukumnya. Kita bisa adu argumentasi pada landasan hukumnya,” jelasnya.

Kemenlu serukan menahan diri

Bagaimanapun, tidak lama setelah Filipina memenangkan gugatan atas Cina di Laut Cina Selatan, situs resmi Kementerian Luar Indonesia mengeluarkan pernyataan yang isinya agar semua pihak menahan diri.

“Semua pihak dapat menahan diri serta tidak melakukan hal-hal yang dapat meningkatkan ketegangan,” demikian keterangan resmi Kemenlu Indonesia dalam situs resminya, Selasa (12/07).

Indonesia menyerukan pula semua pihak melanjutkan komitmen bersama untuk menegakkan perdamaian, serta menunjukkan persahabatan dan kerjasama. “Tetap berperilaku sesuai prinsip yang telah disepakati bersama,” lanjut Kemenlu.

Tetapi sejumlah analisa menyebutkan Indonesia telah memperkuat kehadiran militernya secara mencolok di Natuna, sebuah pulau yang kaya akan gas alam. Kehadiran Presiden Joko Widodo di kapal perang yang berpatroli di perairan Natuna beberapa waktu lalu, tidak lama setelah insiden kehadiran kapal-kapal nelayan Cina di perairan itu, dianggap sebagai menguatkan analisa itu.

Namun politisi Partai Golkar yang membidangi bidang pertahanan dan hubungan luar negeri, Agun Gunandjar, meminta Indonesia lebih mengutamakan pendekatan diplomasi. “Lebih baik hubungan diplomatik dulu. Jauh lebih baik, komprehensif, dan lebih memadai,” kata Agun kepada BBC Indonesia, Selasa malam.

Dia juga meminta Indonesia menguatkan wilayah perbatasan. “Menjaga, merawat dan memaksimalkan wilayah yang menjadi wilayah teritorial,” tegas Agun. Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dalam wawancara dengan BBC Indonesia baru-baru ini menjelaskan rencana Indonesia untuk meningkatkan kekuatan militer di kawasan tersebut.

Sumber : BBC.com

Read More

Indonesia, Malaysia dan Filipina Tandatangani Kerangka Kerjasama Pengaturan Trilateral Maritim

Indonesia, Malaysia dan Filipina menandatangani kerangka kerja untuk pengaturan kerjasama Trilateral terkait masalah di area keamanan maritim yang menjadi perhatian bersama, bertempat di Park Lane Hotel, Kasablanca, Jakarta, Kamis (14/7/2016). (TRIBUNNEWS.COM/PUSPEN TNI)

Pada hari Kamis (14/7) kemarin, perwakilan dari Indonesia, Malaysia dan Filipina telah menandatangani kerangka kerja pengaturan kerjasama trilateral tentang keamanan perairan yang bersinggungan. Penandatanganan itu dilakukan oleh Asisten Operasi Panglima TNI, Wakil Kepala Staf Bidang Operasi Angkatan Bersenjata Filipina dan Wakil Sekretaris Keamanan Laut dan Divisi Kedaulatan Dewan 

Kemananan Nasional Perdana Menteri Malaysia. Beberapa poin yang disepakati dalam kerjasama itu adalah percepatan penempatan personel atau aset militer angkatan laut ketiga negara untuk merespons kapal-kapal yang tengah berada dalam bahaya serta memperkuat sekaligus menyinergiskan patroli melalui pusat komando maritim masing-masing negara dengan peningkatan komunikasi, pertukaran informasi dan intelejen.

“Intinya memperkuat dan mengoordinasikan patroli masing-masing wilayah perairan melalui peningkatan komunikasi, pertukaran informasi dan intelejen,” ujar Kepala Bidang Penerangan Internasional Puspen TNI, Kolonel Laut Sultan Djanieb.

Kolonel Laut Sultan menjelaskan bahwa kerangka kerja itu merupakan bentuk operasional dari deklarasi bersama antara Menteri Luar Negeri dan Panglima militer Indonesia, Filipina dan Malaysia di Yogyakarta pada tanggal 5 Mei lalu.

Selain menyelesaikan kerangka kerja, pertemuan itu juga mendiskusikan mengenai rincian Standard Operating Procedures (SOP) yang akan dilampirkan pada kerangka itu. SOP itu berisi rincian dalam lingkup pengaturan operasional yang akan dilaksanakan oleh ketiga negara guna mengatasi berbagai masalah keamanan maritim bersama.

Sumber: kompas.com dan tribunnews.com

Read More

Menkopolhukam: Badan Cyber Nasional Mungkin akan dibentuk Bulan Depan

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut B Panjaitan memberikan keterangan kepada wartawan dalam kunjungannya ke Graha Kepulauan Riau, Batam, Kamis (18/2/2016). (KOMPAS/KRIS R MADA)

Setelah sebelumnya dikabarkan tidak jadi dibentuk, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bahwa pembentukkan Badan Cyber Nasional (BCN) kemungkinan akan dilakukan pada bulan Agustus mendatang.

“Mungkin bulan depan BCN sudah jadi,” ujar Luhut di Kantor Badan Pengawas Pemilu, Jakarta, Kamis (14/7).

Luhut menjelaskan bahwa proses pendirian BCN telah memasuki tahap akhir atau finalisasi, sehingga lembaga yang pembuatannya sudah direncanakan sejak tahun 2015 itu akan segera hadir.

Rencana pembentukan BCN dilatarbelakangi banyaknya serangan siber ke Indonesia. Serangan itu sebagian besar karena aktivitas malware, serangan akibat adanya celah keamanan, kebocoran rekam jejak, serta serangan melalui password harvesting atau phising.

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi, mengatakan bahwa pemerintah batal membentuk BCN demi penghematan anggaran.

“Kalau pembentukan badan baru kita sedang moratorium pembentukan badan, sehingga kita mencari lembaga mana yang memiliki kemampuan, fasilitas, SDM yang bisa diberikan tugas juga menangani masalah cyber,” ujar Yuddy di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Selasa (21/6/2016).


Sumber: antaranews.com dan kompas.com

Read More

Terjadi Lagi! Tiga ABK Asal Indonesia Diculik Kelompok Bersenjata di Perairan Malaysia

Tiga orang anak buah kapal (ABK) asal Indonesia kembali diculik kelompok bersenjata. Namun kali ini penculikan terjadi di perairan Sabah, Malaysia, Sabtu (9/7/2016). Informasi penculikan ini baru disampaikan oleh kepolisian Malaysia pada, Minggu (10/7/2016).

Dilaporkan, saat peristiwa tujuh orang ABK kapal tunda sedang berlayar di Pantai Timur Sabah di Pulau Kalimantan. Menurut keterangan ABK yang selama, kapal mereka dihadang oleh sebuah kapal berwarna putih. Beberapa orang di dalam kapal tersebut juga nampak membawa senjata.

“Para penculik meminta paspor yang dibawa ketujuh ABK tersebut. Tiga orang yang diculik diangkut ke kapal berwarna putih, sedangkan empat lagi ditinggalkan di kapal tunda tersebut,” terang Polisi Laut Sabah dalam pernyataan mereka.

Otoritas setempat belum bisa memastikan, apakah tiga orang ABK tersebut diculik oleh kelompok bersenjata Abu Sayyaf. Namun, hasil keterangan dari ABK yang lolos, para pelaku menggunakan bahasa melayu dengan dialek sulu.  

Sumber : JakartaGreater.com

Read More

Vietnam Pada Tahun 2016, Menargetkan Pertumbuhan Ekonomi 7 Persen dan Menyalip Ekonomi Indonesia

Ho Chi Minh City

Hanoi – Negara tetangga Indonesia, Vietnam, menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 6,7 persen pada tahun 2016. Bahkan, Perdana Menteri Nguyen Tan Dung menargetkan pertumbuhan ekonomi negara tersebut mencapai 7 persen.

Namun, sama seperti yang dialami Indonesia, mencapai target pertumbuhan ekonomi setinggi itu tidak sepenuhnya mudah bagi Vietnam. Pertumbuhan ekonomi negara itu hanya mencapai 5,6 persen pada kuartal II 2016, dengan demikian membawa Vietnam mencatatkan pertumbuhan ekonomi sementara 5,5 persen.

Padahal, pada periode yang sama tahun lalu, pertumbuhan ekonomi Vietnam mencapai 6,3 persen dan pertumbuhan ekonomi keseluruhan tahun 2015 mencapai 6,7 persen. Pada saat bersamaan, partumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2015 mencapai 4,79 persen.

Beberapa lembaga internasional pun merevisi ke bawah prediksi partumbuhan ekonomi Vietnam untuk tahun ini. Credit Suisse, misalnya, menurunkan prediksi pertumbuhan ekonomi Vietnam dari 6,3 persen menjadi 6 persen.

Pendorong utama pertumbuhan ekonomi Vietnam tak lain adalah pertanian. Namun, menurut Bloomberg, kekeringan terburuk dalam hamper tiga dekade yang dialami Vietnam memperburuk ekonomi pertanian negara itu.

Sebagai produsen terbesar kopi robusta dan eksportir utama beras, pukulan sedikit terhadap pertanian akan berdampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Selain itu, industri manufaktur Vietnam dipandang telah tumbuh menjadi salah satu motor pertumbuhan ekonomi dalam beberapa tahun terakhir sejalan dengan ekspor produk smartphone Samsung Electronics Co yang diproduksi di sana.

Pertumbuhan sector manufaktur melonjak hingga 12 persen dalam kuartal II 2016, dibandingkan 8 persen pada ku\rtal sebelumnya. Kepala Kantor Statistik Umum Vietnam menyatakan, hasil produksi manufaktur yang terus meningkat diprediksi bakal mendorong pertumbuhan ekonomi pada paruh kedua tahun 2016.

Vietnam pun mengandalkan pertumbuhan ekonominya dari sektor pariwisata. Lembaga riset global BMI menyebut, kedatangan wisatawan mancanegara ke Vietnam melonjak hingga 21,3 persen tahun ini, membukukan rekor kedatangan 4,7 juta orang dan mencatatkan pendapatan 9 miliar dollar AS dari sektor pariwisata saja

Indonesia

Meskipun kondisi makroekonomi Indonesia sudah baik, namun permintaan dalam negeri yang masih belum kuat bisa menahan pertumbuhan ekonomi tahun ini. Beberapa langkah yang diambil untuk menggenjot permintaan di dalam negeri antara lain yang dilakukan Bank Indonesia (BI) dengan melonggarkan kebijakan Loan to Value (LTV) untuk kredit properti, penurunan Giro Wajib Minimum (GWM) untuk menginjeksi likuiditas, dan menurunkan suku bunga acuan.

Deputi Gubernur BI Perry Warjiyo menyebut, Indonesia saat ini tidak bisa mengandalkan sumber-sumber dari luar negeri untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, fokus kebijakan bank sentral saat ini adalah menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Tujuannya mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Utamanya itu. Transmisinya untuk mendorong dari sisi permintaan maupun pasokan,” ungkap Perry. Perry mengungkapkan, bank sentral ingin mendorong permintaan kredit perbankan di sektor properti maupun sektor-sektor lain. Dengan demikian, diharapkan perbankan bisa meningkatkan penyaluran kreditnya.

Sumber : Kompas.com

Read More

Foto Pelaku Peledakan Bom Bunuh Diri di Mapolresta Surakarta, Beredar Luas di Jejaring Media Sosial

Peristiwa teror bom kembali terjadi, kali ini selasa (5/7) giliran Mapolresta Surakarta, Jawa Tengah yang mendapat serangan dari pelaku teror.

Pelaku berhasil menerobos penjagaan dan meledakan diri.

Seorang pria yang diduga pelaku meledakkan diri di halaman Mapolresta setempat setelah beberapa saat pria tersebut berhasil menerobos penjagaan seorang provos dengan mengendarai sebuah motor matic berwarna hijau.

Peristiwa ledakan terjadi sekitar pukul 07.30 WIB. Akibat ledakan ini, pelaku tewas di lokasi kejadian.  Ledakan yang diduga kuat berasal dari sebuah motor ini mengagetkan aparat kepolisian yang berjaga, karena saat itu mereka bersiap apel pagi.

Selang beberpa saat kemudian, foto-foto aksi dari pelaku bom bunuh diri beredar cepat di jejaring medsos dan android.

Pelaku tewas di lokasi kejadian.

Pelaku Diidentifikasi berusia sekitar 30-40 tahun.

Suasana mapolresta Surakarta Jateng pasca ledakan bom bunuh diri.

Sumber : JakartaGreater.com

Read More

Indonesia Kembali Kirim Tim Pengamat Indonesia, untuk Proses Perdamaian di Filipina Selatan

Tim Indonesia yang bertugas mendukung perdamaian antara Pemerintah Filipina dengan Kelompok MILF. (foto : infomed/ kemlu)

Indonesia kembali melepas Tim Pengamat Indonesia (TPI) unsur militer tahap kelima dan unsur sipil tahap kesembilan untuk bergabung dalam International Monitoring Team (IMT) di Filipina Selatan untuk periode tahun 2016-2017. Kontingen tersebut telah diberangkatkan sabtu kemarin (2/7) dari kantor Kementerian Luar Negeri.

Tim Pengamat Indonesia Dalam International Monitoring Team Unsur Sipil Tahap Ketujuh dan Kedelapan. (Foto: Infomed/Kemlu/Rasto)

Tim pengamat Indonesia terdiri dari 6 personil militer- Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan 3 personil sipil dari Kementerian Luar Negeri. Penugasan TPI-IMT merupakan bentuk komitmen dan dukungan Indonesia terhadap proses perdamaian antara Pemerintah Filipina dengan Moro Islamic Liberation Front (MILF). ]

Selain kegiatan pelepasan, pada hari yang sama juga dilaksanakan penyambutan kedatangan 8 orang kontingen yang telah bertugas sebagai TPI-IMT selama periode 2015-2016. Kontingen Indonesia periode 2015-2016 terdiri atas 5 personil unsur militer tahap keempat yang telah bertugas sejak Juli 2015 hingga Juni 2016 dan juga 3 personil unsur sipil tahap kedelapan yang telah bertugas sejak bulan Januari hingga Juni 2016.

Dengan kepulangan kontingen Indonesia periode 2015-2016, tercatat Indonesia telah mengirimkan sebanyak 64 orang personil TPI-IMT sejak tahun 2012 hingga Juni 2016.

Pasukan Filipina berjaga di kota Zamboanga, mengepung pasukan pemberontak MILF (AP Photo)

Direktur Sosbud dan OINB yang mewakili Direktur Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri dalam sambutannya menyampaikan bahwa Indonesia senantiasa mendukung Pemerintah Filipina untuk membawa percepatan dan kemajuan dalam proses perdamaian di Mindanao dengan mengedepankan dialog dan negosiasi damai serta melibatkan seluruh kelompok yang bertikai.

Acara pelepasan dan penyambutan TPI IMT ini juga dihadiri oleh Komandan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP-TNI), Brigjen. AM. Putranto. Komandan PMPP-TNI yang menyampaikankan sambutan Panglima TNI menekankan pentingnya menjaga kesuksesan misi dan juga keselamatan kontingen Indonesia.

“Seluruh anggota TPI-IMT wajib memiliki pemahaman yang menyeluruh mengenai mandat IMT, agar senantiasa berpedoman dan mematuhi standard operating procedures (SOP) IMT, menjaga nama baik bangsa dam melaksanakan arahan pimpinan serta dapat bekerjasama dengan personil IMT dari negara-negara lain,” jelas beliau.

Kelompok Moro Islamic Liberation Front (MILF) yang tidak puas dengan sikap pemerintah Filipina. (Istimewa)

IMT memiliki peran yang cukup signifikan dalam mendorong terciptanya situasi Mindanao yang aman, stabil dan damai serta mendukung penciptaan proses perdamaian di Filipina Selatan. Hal tersebut ditujukan dengan menurunnya ceasefire violation antara Pemerintah Filipina dengan kelompok MILF setelah dibentuknya IMT di Mindanao. 

Sumber : kemenlu.go.id

Read More