Indonesai Sangat Memungkinkan Menuju Poros Maritim Dunia, Ibarat Nafsu Besar, tapi Tenaga Kurang

Harapan agar Indonesia menjadi negara poros maritim di dunia bukan tidak mungkin bisa diwujudkan, karena keberadaan Indonesia sebagai Negara Kepulauan menjadikannya sebagai surga Biodiversity terbesar dunia. Sebagian besar wilayah Indonesia merupakan lautan dan mengandung posisi strategis, baik dari aspek pertahanan, keamanan, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan.

Presiden Jokowi dalam paparan Indonesia Menuju Negara Poros Maritim Dunia.

Indonesia juga berada di persimpangan dunia, di antara dua benua dan dua samudera. Letak strategis ini menjadikan Indonesia penting bagi Negara manapun yang hendak membangun hubungan intemasional dan regional.

Selain itu Indonesia diapit dua samudera dan dua benua serta berbatasan dengan 10 negara yang mengelilingi Indonesia, mulai dari Malaysia, Singapura, India, Thailand, Vietnam, Filipina, Palau, Papua Nugini, Timor Leste, dan Australia. Namun demikian posisi Indonesia yang sangat memungkinkan menjadi poros maritim dunia, seakan ibarat nafsu besar, tenaga kurang.

Karena untuk mewujudkan itu, saat ini belum diikuti oleh infrastruktur dan armada yang belum dikelola dengan baik dan optimal, selain itu juga belum tersedianya keterampilan sumberdaya manusia serta sentra industri pengolahan dan perdagangan berbasis komunitas kelautan untuk menunjang poros maritim di sedikitnya sepuluh wilayah (zona) maritim, karena sektor kelautan bisa menghasilkan APBN yang sangat besar untuk menunjang poros maritim.

Berdasarkan pemikiran tersebut, Kebijakan pemerintah untuk mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia (PMD) merupakan suatu visi yang menuntut perubahan fundamental. Untuk itu, seluruh elemen bangsa dituntut untuk berkontribusi mewujudkan visi tersebut.

40 % wilayah perairan Indonesia di lewati oleh 10 negara yang mengelilingi.

Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Ade Supandi menyampaikan hal itu saat hadir sebagai pembicara pada Rakornas Pencegahan dan Pemberantasan Ilegal, Unreported, Unregulated Fishing, di Borobudur Hotel, Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Rabu (29/6). 

 “Saat ini yang paling terpenting adalah bagaimana mensinergikan elemen-elemen yang ada agar memiliki pemahaman yang sama sesuai dengan penerapan hukum internasional UNCLOS 82,” katanya. Menurut Ade, sebagai salah satu pemangku kepentingan yang mendapat tugas dari Presiden RI untuk turut serta dalam Satgas 115, TNI AL melaksanakan fungsinya sebagai penegak hukum di laut di bidang perikanan.

“Hal tersebut telah diatur dalam UNCLOS 82 maupun hukum nasional UU No. 45 tahun 2009 tentang perikanan,” ungkapnya. Rapat Koordinasi Nasional ini dibuka langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan RI Susi Pudjiastuti yang juga selaku Komandan Satgas 115.

Rapat ini diikuti oleh para personel dari TNI, Polri, Badan Kemanan Laut (Bakamla), Bea Cukai, pejabat imigrasi, serta Kejaksaan, dimana institusi-institusi tersebut tergabung dalam Satgas 115.

Target Presiden Jokowi membangun insfrastruktur tol laut sebagai kekuatan ekonomi poros maritim.

Selain KSAL, hadir juga sebagai pembicara dalam diskusi panel sesi pertama Rakornas tersebut yaitu Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam RI), Luhut Binsar Pandjaitan, Kepala Badan Kemanan Laut Laksamana Madya TNI Arie Sadewo dan Waka Baharkam POLRI Irjen Pol Eko Hadi S.

Pada kegiatan yang digelar selama dua hari ini juga dilaksanakan pemberian penghargaan kepada kapal patroli serta pangkalan yang berprestasi dan berkontribusi pada pemberantasan illegal fishing di wilayah yuridiksi Indonesia. 

Sumber : redaksiindonesia.com dan jpnn.com