 |
| Indonesia berencana membeli SU-35 |
Jakarta – Presiden Joko Widodo mengatakan kebijakan pengadaan alat
utama sistem pertahanan (alutsista) harus berdasarkan kebutuhan dari
semua matra TNI : AL, AD maupun AU, dan bukan berdasarkan keinginan.
“Masukan dari semua matra, baik dari AL, AD, AU, dari panglima TNI,
Menhan, semuanya, sehingga yang kita beli betul-betul yang kita
rencanakan, memang sebuah kebutuhan, bukan keinginan-keinginan,” ujar
Presiden di Kantor Presiden Jakarta, 20/7/2016.
Presiden Jokowi menginginkan pembelian alutsista harus ada
transparansi yang betul-betul terbuka, termasuk menerapkan Undang Undang
terkait industri pertahanan. “Di setiap pengadaan alutsista, UU
industri pertahanan wajib diberlakukan,” ujar Presiden.
Pembelian alutsista harus disertai alih tekonologi (transfer of
technology) terhadap indusri pertahanan nasional. “Dahulukan arahnya ke
sana, sehingga perkembangan industri pertahanan nasional betul-betul
mengarah kepada kemandirian pemenuhan alat pertahanan dan keamanan
kita,” ujar Presiden.
Dia juga berharap rapat terbatas berkaitan dengan pengadaan alutsista
dapat fokus terhadap pengadaan alutsista untuk memenuhi postur Kekuatan
Pokok Minimum (KPM) 2024. “Di tahun 2019 sudah harus terlihat kerangka modernisasi TNI sesuai
rencana strategis KPM 2024,” ujar Presiden.
Dalam KPM 2024 tercantum TNI
AD memiliki alutsista berat, seperti tank medium, helikopter serbu, dan
persenjataan infanteri khusus. TNI AL diperkuat autsista dengan karakter kemampuan standar, seperti
kapal selam, kapal perang permukaan, sistem pengintaian maritim untuk
pengamanan lokasi-lokasi yang punya potensi konflik.
Sedangkan TNI AU diperkuat alutsista strategis berupa pesawat-pesawat
jet tempur, pesawat angkutan berat, sistem pertahanan rudal dan sistem
radar.
Sumber : Antara
EmoticonEmoticon