Pemerintah RI benar-benar bersikap penuh hati-hati dalam menentukan
pilihan (opsi) pembebasan 7 WNI ABK kapal yang disandera kelompok
sempalan Abu Sayyaf. Meski sempat muncul banyak desakan untuk memasukan
pasukan elit TNI dalam membebaskan 7 WNI tersandera di Filipina, Namun
pemerintah RI tetap berusaha menahan diri.
Karena itu, rencana opsi
militer untuk sementara dikesampingkan. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator bidang Politik,
Hukum, dan Keamanan, Luhut Panjaitan, yang memastikan, opsi pengerahan
pasukan militer untuk membebaskan tujuh WNI ABK yang disandera kelompok
bersenjata Filipina sejak 21 Juni, masih dikesampingkan.
 |
| Opsi militer dengan pengerahan pasukan elit seperti Denjaka TNI AL untuk membebaskan WNI yang ditawan kelompok Abu Sayyaf, sementara dikesampingkan. (foto : merdeka) |
“Kami masih melakukan perundingan untuk memilih opsi mana yang terbaik
untuk dilakukan, tetapi opsi militer masih kami kesampingkan,” kata dia
seusai rapat pusat krisis pembebasan sandera di Kantor Kementerian
Politik, Hukum, dan HAM, di Jakarta, Jumat malam.
Berdasarkan pembicaraan antar menteri Indonesia dan Filipina, dalam
hal ini menteri pertahanan dan menteri luar negeri, kedua belah pihak
sepakat mempercayakan upaya pembebasan sandera kepada pemerintah baru
Filipina di bawah kepemimpinan Presiden Rodrigo Duterte.
Tidak seperti sikap pemerintahan sebelumnya, Duterte disebut akan
lebih mengedepankan kerja sama dengan pimpinan Moro National Liberation
Front (MNLF), Nur Misuari, untuk bernegosiasi dengan kelompok penyandera
Abu Sayyaf.
“Misuari mungkin yang akan membantu menyelesaikan masalah dengan kelompok Abu Sayyaf,” kata Pandjaitan. Misuari inilah yang pada dasawarsa ’90-an aktif menggelar perlawanan
bersenjata kepada Istana Malacanang, agar pemerintahan (saat itu)
Ferdinand Marcos mau memberi perhatian lebih kepada minoritas muslim di
Filipina selatan.
 |
| Pemerintah Filipina mengandalkan pimpinan Moro National Liberation Front (MNLF), Nur Misuari (tengah) untuk bernegosiasi dengan kelompok Abu Sayyaf. (Istimewa) |
Mengenai keberadaan ketujuh WNI ABK, Pandjaitan mengaku tidak ingin
berspekulasi untuk menghormati kebijakan dan kinerja pemerintah serta
intelijen Filipina, namun dia memastikan mereka semua dalam kondisi
sehat.
“Ada beberapa informasi tetapi kita belum ingin membuka semua kepada media karena menyangkut keselamatan WNI,” katanya. Sementara itu, Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu, yang juga ikut
rapat mengatakan, tujuh WNI ABK kapal tunda Charles 001 dan kapal
tongkang Robby 152, tidak ada dalam lokasi yang sama.
Jika sebelumnya Ryacudu menyebut ketujuhnya berada di wilayah
Panamao, Pulau Jolo, kini tiga diantaranya telah dipindahkan ke selatan
yakni di Pulau Lapac, yang bagian dari Kepulauan Sulu, di selatan
Filipina.
Sumber : antaranews.com dan republika.co.id
EmoticonEmoticon